AlurNews.com – Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, menggerebek penampungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural alias ilegal yang berada di Pulau Judah, Moro, Kabupaten Karimun.
Selain menyelamatkan 3 orang PMI yang akan segera diberangkatkan ke Malaysia, satu pelaku turut diamankan setelah sebelumnya lolos dengan cara melompat ke laut.
“Penggerebekan kita laksanakan, Rabu (23/4/2025) dini hari kemarin. Ini baru berhasil kita amankan pelaku yang sebelumnya berhasil kabur setelah melompat ke laut,” jelas Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri, Brigjen Pol Idil Tabransyah saat dihubungi, Minggu (27/4/2025) siang.
Pelaku berinisial A, sebelumnya berhasil kabur setelah mengetahui petugas mendekati rumah yang digunakan sebagai tempat transit dan menunggu jadwal keberangkatan.
Pelaku melarikan diri dengan melompat dari pelantar rumah yang berada di pinggir laut. Pelaku berhasil meloloskan diri setelah masuk ke area bakau.
“Pelaku berhasil terdeteksi dan ditangkap di Pulau Tomoyong, Batam. Pelaku ini warga Desa Keban, Tanjung Judah,” jelasnya.
Awal penggerebekan disebut berdasarkan informasi tindakan mencurigakan yang dilaporkan oleh warga. Saat KP Anis Madu-3009 melakukan patroli, petugas menemukan satu rumah pelantar dengan speedboat bermesin Yamaha 40 PK.
Saat mendatangi rumah yang dimaksud, petugas menemukan dua orang PMI laki-laki, dan satu orang PMI perempuan yang akan segera diberangkatkan ke Malaysia dan tengah menunggu jadwal.
Pelaku atau tekong diduga bertugas membawa ketiga korban menuju area perbatasan, untuk kemudian dipindahkan ke speed lain dan langsung masuk ke Malaysia melalui jalur ilegal.
“Saat ini, pelaku yang berhasil diamankan, beserta barang bukti, dan korban telah diserahkan ke Subdit Gakkum Ditpolair Polda Kepri. Pelaku melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 dan Pasal 83 Jo Pasal 68 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Pasal 55 atau 56 KUHP,” ujarnya
Kepri Jalur Favorit Jaringan TPPO
Kepulauan Riau menjadi wilayah favorit bagi jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kota Batam juga diduga menjadi salah satu titik favorit yang paling sering digunakan sebagai pintu keluar dan masuk PMI non prosedural.
Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), juga menyoroti pengawasan di jalur resmi yang kini sering dimanfaatkan oleh jaringan TPPO untuk mengirimkan PMI non prosedural dengan Malaysia sebagai rute favorit.
Selain melakukan kunjungan kerja ke Batam selama tiga hari, Menteri P2MI kini memiliki deklarasi kerjasama dengan Polda Kepri, yang menjadi Polda pertama di Indonesia untuk memerangi jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Deklarasi ini berlangsung secara tertutup di GLK Polda Kepri, Jumat (25/4/2025) lalu. Kapolda Kepri, Irjen Asep Safrudin, menegaskan komitmennya setelah mengetahui data Kementerian yang menyoroti Kota Batam sebagai pusat transit utama PMI non prosedural di Kepri.
“Letak geografis Kepri yang dekat dengan Malaysia dan Singapura, menjadikannya jalur favorit sindikat TPPO lewat jalur laut,” jelasnya melalui keterangan tertulis, Sabtu (26/4/2025).
Asep menyebut data Kementerian P2MI, juga sesuai dengan peringkat pengungkapan kasus TPPO yang berhasil dilakukan Polda Kepri.
Hal ini menunjukkan bahwa jaringan perdagangan orang, hingga saat ini masih menjadikan wilayah Batam sebagai titik favorit.
“Tahun lalu, Kepri menempati peringkat ketiga dalam pengungkapan kasus TPPO terbanyak di Indonesia,” ujarnya.
Asep juga menyatakan tidak akan mentolerir jika ada oknum aparat yang terlibat dalam praktik TPPO.
“Jika ada yang terbukti, saya pastikan akan ditindak tegas secara etik maupun pidana. Ini bentuk keseriusan kami,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding pada keterangan tertulisnya yang diterima, Sabtu (26/5/2025). Menyebut deklarasi ini bertujuan melindungi PMI dari tindak kekerasan dan perlakuan tidak adil.
Menurut data P2MI, 95 persen PMI yang menjadi korban kekerasan adalah mereka yang berangkat secara ilegal.
“Bahkan, sekitar 500 orang per hari diberangkatkan secara ilegal melalui Batam, dan ini menjadi bisnis yang keuntungannya bisa mencapai Rp1,8 miliar per hari,” jelasnya. (nando)
 non prosedural alias ilegal di Karimun){kind=link}