AlurNews.com – Proses job fit Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam berlangsung ketat sejak dimulai pada Senin, 21 April 2025.
Evaluasi yang dijadwalkan selama dua pekan ini menjadi perhatian serius Wali Kota Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota, terutama untuk memastikan prosesnya bebas dari titipan politik.
Di tengah evaluasi ini, sorotan datang dari DPRD Kota Batam. Wakil Ketua I DPRD Batam dari Fraksi Gerindra, Aweng Kurniawan, menilai ada sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian khusus dalam perombakan pejabat, terutama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Sosial (Dinsos).
“Masalah sampah, misalnya, sudah hampir tujuh tahun belum juga tuntas. Ini butuh perhatian serius. Juga Dinas Sosial, terutama dalam hal pendataan warga yang membutuhkan bantuan,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (1/5/2025).
Meski menyampaikan kritik, Aweng menegaskan bahwa dirinya tidak menitipkan nama ataupun mendorong intervensi. Ia membantah isu yang menyebut partai mengajukan daftar calon pejabat ke Pemko Batam.
“Kalau untuk memberi penilaian yang krusial terhadap kepala dinas untuk dipromosikan, itu bukan kami. Itu sepenuhnya wewenang wali kota. Terkait isu titipan, itu hoaks. Penempatan pejabat tentu berdasarkan kemampuan dan pengalaman, bukan titipan,” tegasnya.
Aweng menjelaskan, DPRD hanya memberikan masukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dibahas bersama OPD sebagai mitra kerja legislatif.
“Pak Wali sudah berkiprah lebih dari 20 tahun, tentu dia sangat paham siapa pegawainya dan bagaimana menempatkan mereka di posisi yang tepat sesuai skill masing-masing,” tambahnya.
Menanggapi isu intervensi dan rekomendasi partai, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyatakan pihaknya memang menerima sejumlah masukan dari berbagai pihak, termasuk partai pengusung dan relawan. Namun ia memastikan bahwa seluruh keputusan tetap mengacu pada kompetensi.
“Bukan hanya dari Fraksi Gerindra (yang merekomendasi), dari relawan juga mengusulkan, dari rekan partai yang lain juga mengusulkan,” kata Amsakar saat ditemui di Gedung Pemko Batam, Kamis (1/5/2025).
Ia menegaskan, proses job fit dilakukan untuk menilai integritas dan kapasitas para pejabat, bukan untuk mengakomodasi kepentingan politik.
“Tidak perlu memperbincangkan itu. Kami melakukan job fit untuk melihat kompetensi. Jadi rujukan pertama kami adalah kompetensi orang-orang yang duduk dalam posisi tertentu,” jelasnya.
Amsakar menilai, pejabat daerah harus memahami struktur pemerintahan secara menyeluruh, tak hanya menguasai teknis pada instansi masing-masing.
“Saya ingin kepala OPD memahami bahwa mereka bagian dari rumah besar bernama Pemko Batam. Tidak cukup hanya tahu tentang rumah sakit jika di Dinas Kesehatan, atau sekadar soal buku di Dinas Perpustakaan,” ujarnya.
Ia berharap hasil job fit kali ini dapat melahirkan pejabat yang tak hanya kompeten, tapi juga punya visi kuat untuk membangun Batam lima tahun ke depan. (nando)
 Pratama di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam berlangsung ketat){kind=link}