Alurnews.com – Upaya melanjutkan sejumlah proyek strategis seperti pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP), Dermaga Pelabuhan VIP serta Anjungan Coastal Area menuai pro kontra.
Bagaimana tidak, pembangunan proyek tersebut sebelumnya sempat dicoret atau dibatalkan oleh DPRD Kabupaten Karimun dalam rapat pembahasan Badan Anggaran (Banggar), kini malah muncul kembali ke permukaan.
Seperti halnya item belanja jasa konsultan pengawasan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang muncul di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Menanggapi hal itu, Anggota DRPD Karimun Fraksi Partai Hanura, Dedi Jarliyostika menilai langkah yang diambil saat ini kurang tepat dan terkesan dipaksakan, mengingat keterbatasan kondisi keuangan daerah.
Terlebih kata Dedi, pemerintah daerah tengah dihadapkan dengan masalah tunda bayar yang sudah sewajibnya diprioritaskan.
“Sejatinya kami mendukung setiap pembangunan daerah terlebih lagi pada infrastuktur, hanya saja dengan kondisi seperti ini alangkah baiknya memfokuskan atau memprioritaskan tunda bayar dibandingkan melanjutkan proyek tersebut,” terangnya kepada media ini, Rabu (7/5/2025).
Untuk itu Dedi meminta agar Bupati Karimun dapat mengambil sikap terkait arah kebijakan anggaran agar tetap fokus pada skala prioritas yang berpihak terhadap masyarakat luas.
“Kami meminta Bupati Karimun agar memikirkan kembali dan lebih mengedepankan prioritas-priotas yang berdampak pada masyarakat dan tidak memaksakan proyek yang hanya bersifat simbolik,” ujarnya. (Andre)
