AlurNews.com— Seorang orangtua siswa SMPN 28 Batam menyampaikan keluhan atas penyelenggaraan acara perpisahan yang dinilai terlalu mewah dan memberatkan secara biaya. Acara tersebut digelar di hotel berbintang empat, Harmoni One Hotel, pada Selasa (27/5/2025).
Orangtua siswa berinisial FS mengaku kecewa dengan sikap sekolah yang seolah memaksakan kegiatan perpisahan tersebut, tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan orangtua.
Dalam keterangannya, FS menyebut orangtua dibebani biaya lebih dari Rp500 ribu per siswa, yang mencakup patungan kelas, akomodasi, serta dokumentasi.
“Kami hanya diberi surat pemberitahuan tanpa ada kop surat, saya bilang itu surat kaleng. Di situ tertulis biaya Rp530 ribu per anak untuk kegiatan di hotel berbintang. Belum lagi ada biaya tambahan dari kelas Rp80 ribu untuk dokumentasi. Kemudian ada anjuran untuk memakai jas dan kebaya, yang mana biaya ini kembali dibebankan ke orangtua. Sewa satu pakaian paling murah Rp70 ribu,” jelas FS.
Ia juga menyoroti proses pengumpulan dana yang dilakukan sebelum panitia resmi terbentuk. Menurutnya, pembentukan panitia yang melibatkan guru dilakukan tanpa pemberitahuan, dan tanpa transparansi penggunaan anggaran kepada wali murid.
“Panitia yang melibatkan para guru, tanpa ada pemberitahuan. Panitia baru terbentuk setelah uang dari para wali murid telah terkumpul. Belum lagi semua proses dari awal hingga pelaksanaan kegiatan hari ini sama sekali tidak melibatkan komite dan kami wali murid,” ungkapnya.
FS juga merasa sekolah tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi sebagian orangtua siswa. Ia menyebut dirinya datang ke acara perpisahan karena khawatir penolakan terhadap kegiatan tersebut akan berdampak pada anaknya.
“Saya memang bagian yang tidak setuju. Namun datangnya saya ke acara ini setelah adanya pertimbangan. Saya takut nanti anak saya dipersulit walau hanya tinggal mengambil ijazah apabila mereka dendam karena penolakan ini,” sebut FS.
Dalam kesempatan itu, FS menyinggung sikap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang secara tegas menolak acara perpisahan mewah dan justru memberikan insentif bagi sekolah yang menyelenggarakan acara secara sederhana.
“Kepada Pemerintah Kota Batam, saya minta ketegasan seperti Jabar. Tidak ada namanya level SMP perpisahan yang megah di hotel. Contohlah Jabar, mana yang biaya paling minim dikasih insentif sekolahnya sehingga membantu wali murid,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, mengaku belum menerima laporan resmi terkait keluhan tersebut. Ia mengatakan telah meminta Kabid SMP untuk mengklarifikasi ke pihak SMPN 28 Batam.
Tri menegaskan pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran terkait perpisahan siswa, agar kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi siswa.
“Kalau dibilang tidak membebani, yang tahu siapa? Orangtua murid itu sendiri. Oleh karena itu saya tidak membenarkan dan melarang seluruh kepala sekolah dan guru menjadi panitia perpisahan. Saya melarang, karena belum tentu guru-guru itu tahu apa yang dialami wali murid,” tegasnya. (nando)
