Dorong Ketahanan Pangan, 45 Ribu Bibit Cabai Gratis Dibagikan di Kepri

bibit cabai gratis kepri
Pemprov Kepri bagikan bibit cabai gratis. Foto: Diskominfo Kepri

AlurNews.com– Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mendorong ketahanan pangan masyarakat melalui pembagian gratis 45.000 bibit cabai yang didistribusikan secara serentak di tiga daerah yaitu Bintan, Tanjungpinang, dan Batam.

Peluncuran program ini dilakukan Gubernur Kepri Ansar Ahmad bersama Ketua TP-PKK Kepri Dewi Kumalasari di Balai Benih Induk Provinsi Kepri, Kamis (17/7/2025). Dalam kegiatan itu, turut hadir Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepri, Rika Azmi.

Ansar menyebut program ini merupakan bagian dari strategi pemerintah menekan inflasi daerah sekaligus mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah untuk bertanam.

“Kalau kita bisa produksi sendiri, kenapa harus terus bergantung? Kita ingin menyusun neraca kebutuhan dan produksi yang seimbang, agar harga stabil dan petani tetap untung,” ujar Ansar, dikutip dari laman resmi Pemprov Kepri.

Ansar juga menegaskan, gerakan menanam ini tidak boleh berhenti pada tahap pembagian saja. Edukasi dan pendampingan tetap dibutuhkan agar bibit tumbuh dan berproduksi optimal.

Sebanyak 20.000 bibit dibagikan untuk Kabupaten Bintan dan Tanjungpinang masing-masing, sementara Kota Batam menerima 5.000 bibit. Setiap warga bisa mendapatkan 20 bibit hanya dengan membawa fotokopi KTP, KK, dan wadah sendiri.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepri Rika Azmi menjelaskan, kebutuhan cabai di Kepri mencapai 1.100 ton per bulan, sedangkan produksi lokal baru mampu memenuhi 850 ton. Sisanya ditutup dari daerah luar seperti Medan, Palu, NTB, dan Jawa Barat.

“Ini bukan hanya soal menanam, tapi bagian dari upaya mengendalikan inflasi. Cabai adalah komoditas strategis yang sangat memengaruhi harga kebutuhan pokok,” jelas Rika.

Ansar juga menyoroti pentingnya perlindungan sosial bagi petani. Saat ini, lebih dari 9.400 petani di Kepri telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan pendanaan dari APBD provinsi.

“Petani adalah tulang punggung ketahanan pangan. Maka mereka harus dilindungi jika mengalami risiko kecelakaan kerja,” ujarnya. (red)