AlurNews.com, Batam – Anggota Komisi XIII DPR RI, Siti Aisyah memberikan apresiasi kepada Kantor Imigrasi Batam atas keberhasilan mereka dalam mencegah berbagai kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pemberangkatan pekerja migran non-prosedural sepanjang tahun 2025.
“Pertama-tama, kami mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Imigrasi Batam karena berhasil mencegah 22 kasus TPPO dengan 11 tersangka dan 49 korban pada pertengahan 2025,” kata Aisyah dalam sebuah pernyataan pers, Minggu (31/8/2025).
Aisyah juga menyoroti keberhasilan Imigrasi Batam dalam mencegah 683 orang dari pemberangkatan non-prosedural, meskipun jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan 1.024 orang pada tahun 2024.
Meskipun mengapresiasi kinerja Imigrasi, Aisyah berpendapat bahwa upaya pencegahan masih bisa ditingkatkan, salah satunya melalui program desa binaan.
Menurutnya, program ini lebih efektif jika diterapkan di daerah asal calon pekerja migran, karena sebagian besar pelaku TPPO dan penyelundupan manusia (TPPM) berasal dari luar Kepri.
“Setahu saya, pelaku TPPO dan TPPM itu lebih banyak berasal dari luar Kepri. Masyarakat Kepri justru jarang melakukan kejahatan itu, karena mereka merasa Malaysia dan Singapura seperti rumah sendiri. Jadi, lebih tepat bila desa binaan dibangun di daerah asal pekerja migran,” jelasnya.
Selain itu, Aisyah juga menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat di jalur-jalur tidak resmi atau yang dikenal sebagai ‘jalur tikus’.
Pasalnya, kejahatan transnasional, seperti perdagangan orang dan penyelundupan, seringkali memanfaatkan jalur-jalur kecil yang tersebar luas di wilayah kepulauan.
“Yang tertangkap itu baru sebagian kecil dari kasus sebenarnya. Karena ini wilayah kepulauan, para pelaku pasti menggunakan jalur tidak resmi. Untuk itu, masyarakat desa binaan bisa dilibatkan sebagai ‘mata dan telinga’ intelijen imigrasi,” ungkapnya.
Untuk menghadapi kejahatan transnasional yang semakin kompleks, Aisyah menegaskan perlunya koordinasi yang lebih erat antara Imigrasi dan instansi terkait, seperti kepolisian dan TNI Angkatan Laut.
Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara terpadu karena kejahatan ini seringkali melibatkan lebih dari satu pihak.
“Sinergi dan kolaborasi antar-instansi sangat penting untuk memastikan pengawasan yang efektif dan memutus mata rantai sindikat kejahatan transnasional,” jelasnya.
