AlurNews.com – Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Suryanto menyoroti kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait pembangunan kantor lurah di kawasan Sukajadi, Batam. Proyek yang saat ini tengah berjalan tersebut menuai beragam tanggapan dari warga karena lokasinya berada di area hunian elite yang bersifat privat.
Menurut Suryanto, pemerintah memang memiliki kewenangan penuh untuk memanfaatkan lahan yang telah diserahkan. Namun, ia menilai seharusnya komunikasi dengan masyarakat sekitar dilakukan terlebih dahulu sebelum pembangunan dimulai.
“Kalau memang sudah diserahkan, ya itu sudah menjadi hak pemerintah untuk membangun. Tapi idealnya harus ada sosialisasi dulu, apalagi ini di kawasan yang bersifat privat. Warga di sana tentu menginginkan privasi yang lebih,” ujar Suryanto, Jumat (31/10/2025).
Ia menambahkan, persoalan di lapangan muncul karena kekhawatiran warga terhadap akses keluar-masuk kawasan tersebut. Menurut warga, keberadaan kantor pelayanan publik di area perumahan tertutup berpotensi menimbulkan keramaian dan mengganggu kenyamanan lingkungan.
“Contohnya, kalau orang mau urus KTP di situ, sementara dia belum punya KTP untuk masuk kawasan itu, kan jadi rancu. Ini perlu dikaji dari sisi kearifan lokal juga,” katanya.
Terkait alasan pemilihan lokasi dan proses penganggaran proyek, Suryanto mengaku belum mendapatkan informasi lengkap karena pembangunan tersebut merupakan hasil perencanaan tahun sebelumnya.
“Terus terang saya baru tahu setelah ada kejadian ini. Kalau sudah dibangun berarti itu perencanaan dari tahun kemarin. Tapi menurut saya, penempatannya kurang pas,” ujarnya.
Menanggapi kemungkinan pemindahan lokasi proyek, Suryanto menilai hal itu perlu ditinjau dari aspek regulasi serta teknis pelaksanaan anggaran.
“Kalau sudah dianggarkan dan tidak bisa dilanjutkan, ya dananya harus dikembalikan. Tapi ini kan sebagian sudah dibangun, jadi perlu dibicarakan dulu antara dinas dan warga,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah dan masyarakat dapat duduk bersama mencari solusi terbaik agar pembangunan tetap berjalan tanpa menimbulkan penolakan.
“Saya kira ini hanya soal komunikasi saja. Masyarakat tidak menolak fasilitas pemerintah, mungkin hanya keberatan dengan lokasinya. Kalau dikomunikasikan baik-baik, pasti bisa ditemukan jalan tengah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Suryanto menegaskan pentingnya sosialisasi dan kajian lingkungan sebelum memulai pembangunan di kawasan padat atau tertutup.
“Harusnya ada sosialisasi lebih dulu, juga pengecekan kelayakan terhadap lingkungan. Jadi masyarakat tidak kaget dan pembangunan bisa berjalan kondusif,” ujarnya. (Nando)
