AlurNews.com – Pengadaan atau pembelian mobil dinas baru untuk pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun menuai kontra di kalangan masyarakat.
Masyarakat menilai, pengadaan mobil dinas sebanyak 3 unit dengan total anggaran Rp2 miliar itu kurang tepat jika melihat kondisi keuangan daerah serta efesiensi yang terjadi saat ini.
“Seberapa penting pengadaan mobil dinas baru ini. Lebih baik anggaran itu dipergunakan untuk kepentingan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat luas, apa lagi anggarannya tidak sedikit,” ujar salah seorang warga di Karimun, Vian.
Menanggapi kabar tersebut, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Karimun, Eddie Muar menyebut pengadaan mobil dinas baru ini telah dianggarkan sejak tahun 2023 lalu, dan baru terealisasi sekarang.
Lebih lanjutnya, tiga unit mobil itu akan diberikan kepada Ketua DPRD, Wakil Ketua I DPRD dan Wakil Ketua II DPRD Karimun.
“Jadi saya bantu luruskan, pengadaan ini sudah sesuai dengan aturan berlaku. Karena mobil yang sekarang digunakan itu merupakan hak dari mantan pimpinan sebelumnya, untuk itu diperlukan pengadaan untuk pimpinan yang baru,” ujarnya, Senin (3/11/2025).
Ia menerangkan, merujuk dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024 Pasal 364B, mantan pimpinan DPRD dapat memiliki dan membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang dengan beberapa persyaratan.
Kata Eddie, salah satu persyaratannya yakni mantan pimpinan DPRD tersebut memiliki masa kerja minimal 4 tahun menjabat.
“Jika persyaratan itu sudah terpenuhi maka mantan pimpinan DPRD sebelumnya dapat dibeli dan dimiliki oleh mereka,” terang Eddie.
Ia mengatakan, setiap pimpinan DPRD menerima tunjangan transportasi yang besaran dan mekanismenya tergantung pada kebijakan daerah masing-masing.
“Kalau di Karimun, untuk tunjangan transportasi pimpinan DPRD diberikan dalam bentuk pengadaan mobil dinas. Lagi pula pengadaan mobil dinas baru ini sebagai salah satu penunjang kinerja mereka selama menjalankan tugas,” ujarnya. (Andre)
