AlurNews.com – Latihan nasional penanggulangan tumpahan minyak National Marine Pollution Exercise (Marpolex) 2025 resmi dimulai melalui Apel Gelar Pasukan di Pelabuhan Bintang 99, Batuampar, Selasa (18/11/2025).
Kegiatan ini menegaskan komitmen pemerintah meningkatkan respons terhadap ancaman pencemaran laut, terutama di jalur pelayaran sibuk yang melintasi Kepulauan Riau.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, memimpin apel sekaligus mengingatkan pentingnya kewaspadaan atas potensi tumpahan minyak di wilayah perairan Indonesia.
“Setiap potensi ancaman pencemaran laut, terutama tumpahan minyak, harus disikapi cepat dan tepat demi melindungi laut kita,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Pemprov Kepri.
Nyanyang menjelaskan bahwa Kepri berada di jalur strategis Selat Malaka dan Selat Singapura, yang setiap hari dilintasi ribuan kapal, termasuk tanker pembawa minyak dan bahan berbahaya. Aktivitas tersebut memberi manfaat ekonomi, namun juga meningkatkan risiko insiden lintas negara.
“Tumpahan minyak yang bisa mencapai batas lintas negara inilah yang harus selalu kita waspadai dan antisipasi,” tegasnya.
Sebagai negara anggota International Maritime Organization (IMO), Indonesia wajib memastikan tingkat kesiapsiagaan nasional melalui latihan berkala. Marpolex 2025 pun melibatkan sejumlah instansi, mulai dari Koarmada I/IV Batam, KSOP Khusus Batam, Ditjen Perhubungan Laut, BP Batam, Pemko Batam, hingga berbagai lembaga terkait lainnya.
Sekda Kota Batam, Firmansyah yang hadir mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan dukungan penuh terhadap latihan ini. Ia menilai kesiapsiagaan lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak mengingat tingginya aktivitas pelayaran di sekitar Batam.
“Dipilihnya Kota Batam sebagai pusat penyelenggaraan Marpolex 2025 karena letaknya sangat strategis. Batam berada di jalur perdagangan tersibuk dunia dan berbatasan langsung dengan negara lain,” ujarnya.
Menurut Firmansyah, latihan ini sekaligus menjadi ajang menguji koordinasi, alur komando, dan prosedur penanganan insiden tumpahan minyak. Dengan persiapan yang baik, mitigasi bisa dilakukan cepat dan terarah saat terjadi kedaruratan.
“Perlindungan perairan adalah bagian dari upaya menjaga masa depan ekonomi dan pariwisata daerah,” katanya.
Ia berharap pelaksanaan Marpolex 2025 memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, aparat pertahanan, dan pelaku usaha dalam menghadapi berbagai ancaman pencemaran laut, khususnya di wilayah perbatasan. (Red)
