AlurNews.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meraih penghargaan terbaik kedua tingkat nasional sebagai provinsi terbaik pengelolaan kepegawaian tahun 2025.
Penghargaan diberikan kepada Pemprov Kepri dalam ajang BKN Award 2025 yang disejalankan dengan Rakornas Kepegawaian Tahun 2025 diselenggarakan Badan Kepegawaian Nasional di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Penghargaan didierima oleh Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura bersama penerima penghargaan dari tiga kategori lainnya.
Provinsi Kepri menerima penghargaan pengelolaan kepegawaian untuk kategori pemerintah provinsi. Kepri berada di urutan kedua setelah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai terbaik pertama dan Pemerintah Provinsi Gorontalo di posisi ketiga.
Ajang BKN Award tahun ini memberikan penghargaan untuk lima kategori, yakni Kategori Kementrian, Kategori Lembaga, LPNK, LMS, dan Lembaga Negara, Kategori Pemerintah Provinsi, Kategori Pemerintah Kota, dan Kategori Pemerintah Kabupaten.
Penghargaan diserahkan oleh Kepala BKNÂ Zudan Arif Fakhrulloh serta sejumlah menteri, kepala badan, dan anggota DPR RI.
Berikut daftar penerima penghargaan untuk masing-masing kategori:
Kategori Kementerian:
1. Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas
2. Kementrian Sosial
3. Kementrian Komunikasi dan Digital
Kategori Lembaga, LPNK, LMS, Lembaga Negara:
1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
2. Lembaga Administrasi Negara
3. Badan Siber dan Sandi Negara
Kategori Pemerintah Provinsi:
1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
3. Pemerintah Provinsi Gorontalo
Kategori Pemerintah Kota:
1. Pemerintah Kota Tangerang
2. Pemerintah Kota Bogor
3. Pemerintah Kota Yogyakarta
Kategori Kabupaten:
1. Pemerintah Kabupaten Sleman
2. Pemerintah Kabupaten Ngawi
3. Pemerintah Kabupaten Gresik
Adapun BKN Award adalah penghargan tahunan diselenggarakan BKN untuk mengevaluasi dan mengapresiasi kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan manajemen ASN terbaik.
BKN Award diberikan kepada instansi pemerintah atas capaian dan inovasi terbaik di dalam pengelolaan kepegawaian, menjadi simbol pengakuan terhadap dedikasi dan kinerja instansi yang berkomitmen pada penerapan sistem merit dan reformasi birokrasi berkelanjutan.
Penghargaan ini diberikan untuk memotivasi instansi agar terus meningkatkan pelayanan dan inovasi dalam manajemen kepegawaian.
Kriteria penilaian mencakup berbagai aspek: Implementasi norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) Manajemen ASN dan pemanfaatan sistem informasi dan manajemen kinerja.
BKN Award ini dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Badan, Kepala Lembaga, LPNK, LMS, dan Kepala Lembaga Negara, serta Gubernur, Wali Kota dan Bupati di Indonesia. (ib)
