AlurNews.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menekan inflasi dan menjaga stabilitas harga menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dipimpin Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Senin (24/11/2025).
Ansar memaparkan inflasi Kepri pada Oktober 2025 tercatat 0,36 persen (mtm) dan 3,01 persen (yoy), masih dalam rentang sasaran nasional. Namun ia menyebut potensi tekanan harga tetap harus diantisipasi seiring meningkatnya permintaan masyarakat dan potensi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem. Komoditas yang dipantau ketat meliputi cabai merah, beras, ikan selar, minyak goreng, telur, dan ayam ras.
Untuk mencegah lonjakan harga, Ansar menginstruksikan OPD teknis, BUMN pangan, serta pemangku kepentingan lainnya memperbarui neraca pangan, menjamin pasokan barang kebutuhan pokok, dan menjaga kelancaran distribusi hingga ke daerah hinterland. Ia menegaskan bahwa penguatan koordinasi menjadi kunci kendali inflasi jelang akhir tahun.
Selain pengendalian harga, rapat juga menyentuh percepatan digitalisasi layanan pemerintah. Menyusul penurunan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kepri dari 99,75 menjadi 98,8, Ansar meminta seluruh OPD meningkatkan penggunaan kanal pembayaran digital.
“Digitalisasi bukan hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mempercepat reformasi birokrasi dan pelayanan publik,” tegasnya, dikutip dari laman resmi Pemprov Kepri.
Di momen itu Ansar menegaskan perlunya sinergi kuat antarinstansi. “Dengan kerja sama yang solid, Kepri akan semakin siap menghadapi dinamika ekonomi dan memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepri, Rony Widijarto, menyebut ekonomi Kepri tumbuh 7,48 persen (yoy), termasuk tertinggi secara nasional. Ia melaporkan transaksi QRIS melonjak 194 persen dengan nilai Rp9,04 triliun sepanjang Januari–Oktober 2025, sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi UMKM melalui pencatatan transaksi digital.
Dukungan pengendalian harga juga datang dari Badan Pusat Statistik (BPS). Kepala BPS Kepri, Margaretha Ari Anggorowati, optimistis inflasi Nataru dapat dijaga di bawah 3,5 persen.
“Sejumlah program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), berjalan efektif tanpa menimbulkan tekanan harga,” kata dia.
Rangkaian kegiatan turut diisi dengan penyerahan bantuan alat pertanian dan sarana digital farming kepada kelompok tani, koperasi, dan pesantren. Bantuan ini bertujuan memperkuat produksi pangan lokal sebagai langkah jangka panjang pengendalian inflasi.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Cabang Perum Bulog Kota Tanjungpinang Arief Al Hadihaq, Kepala Cabang Bulog Kota Batam Guido X.L. Pereira, Pj. Sekda Kepri Luki Zaiman Prawira, para kepala OPD Pemprov Kepri, serta perwakilan kelompok tani dan pesantren. (red)
