AlurNews.com – Pemerintah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau berencana melakukan pengajuan pinjaman uang senilai Rp135 miliar ke bank.
Bukan tanpa alasan, pinjaman dana atau anggaran bernilai fantastis ini diketahui untuk menopang APBD Karimun tahun 2026, akibat defisit yang melanda kurang lebih Rp200 miliar.
Bupati Kabupaten Karimun, Iskandarsyah menyebut pinjaman dana Rp135 miliar tersebut rencananya akan diajukan ke bank, salah satunya Bank Riau Kepri (BRK) Syariah.
“Ada beberapa bank yang menjadi opsi pinjaman kita, salah satunya di BRK. Namun ada bank lainnya, jadi masih kita pikirkan,” ungkapnya kepada awak media saat ditemui di Rumah Dinas, Selasa (25/11/2025) sore.
Dikatakan Iskandarsyah, dana Rp135 miliar itu nantinya akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur hingga penggunaan yang memiliki dampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dana ini akan kita alokasikan tepat sasaran, seperti pemerataan infrastruktur dan lainnya yang memberikan dampak langsung terhadap kontribusi PAD kita,” kata dia.
Lebih lanjutnya, untuk pembiayaan iuran pinjaman tersebut, Bupati akan menitik fokuskan pada penerimaan pajak tambang.
“Perkiraan kita penerimaan pajak tambang tahun depan naik ke Rp106 miliar, nah dari sini akan kita sisihkan Rp35 miliar untuk melakukan pembayaran pinjamannya. Jadi tidak akan kita bebankan ke masyarakat seperti menaikkan pajak atau lainnya,” sebut Iskandarsyah.
Adapun skema pembayaran pinjaman, Iskandarsyah akan menyiasati dengan tenor selama 4 tahun. Yang mana setiap tahunnya pemerintah akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp30-35 miliar.
“Pembayarannya akan kita lakukan selama 4 tahun dengan bunga sekitar 6-8 persen. Jadi tahun pertama kita bayar Rp35 miliar, tahun kedua Rp35 miliar, tahun ketiga Rp35 miliar dan tahun keempat Rp30 miliar,” ujarnya. (Andre)
