AlurNews.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja sektor berisiko tinggi dengan mengalokasikan hampir Rp10 miliar untuk membiayai iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi lebih dari 42 ribu nelayan dan petani pada tahun ini.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat menyerahkan bantuan hibah kepada masyarakat, organisasi, dan rumah ibadah di Masjid Darul Muttaqin, Perumahan Taman Cipta Asri II, Sagulung, Batam, Selasa (9/12/2025).
Dalam kegiatan itu, Pemprov Kepri juga menyalurkan berbagai bantuan, seperti 10 unit ambulans, 2 tenda, 4 paket bantuan usaha, dan 5 paket sembako.
Ansar mengatakan pemerintah tetap memprioritaskan dukungan untuk masyarakat meski sejumlah sektor mengalami efisiensi anggaran.
“Yang penting pemerintah tetap konsisten dan memberikan dukungan kepada masyarakat,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Pemprov Kepri.
Dari total peserta yang ditanggung iurannya, 31 ribu merupakan nelayan dan hampir 10 ribu merupakan petani. Ansar menegaskan perlindungan sosial diperlukan karena kedua profesi itu memiliki risiko kerja yang tinggi.
“Nelayan pergi pagi-pagi ke laut. Kita harus menjaga mereka,” tegasnya.
Melalui program BPJS Ketenagakerjaan, peserta yang meninggal saat bekerja berhak menerima santunan Rp70 juta dan beasiswa pendidikan untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
Sementara peserta yang meninggal karena sakit biasa mendapatkan santunan Rp42 juta, ditambah beasiswa bagi dua anak bila kepesertaan aktif minimal tiga tahun.
Ansar memastikan cakupan perlindungan bagi pekerja sektor informal akan terus diperluas. Keluarga nelayan dan petani pun terlindungi. “Anak-anak mereka harus tetap bisa sekolah, bahkan sampai perguruan tinggi,” kata dia. (red)
