AlurNews.com — Pemerintah Kota Batam memperluas layanan pendidikan dengan menghadirkan bus sekolah gratis bagi pelajar di wilayah hinterland.
Program ini ditujukan untuk mempermudah akses transportasi sekaligus menjamin kesempatan belajar yang setara bagi siswa di kawasan pulau penyangga.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, penyediaan bus sekolah gratis merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun sumber daya manusia sebagai prioritas utama. Menurut Amsakar, anak-anak di hinterland harus mendapat pelayanan yang sama.
“Akses transportasi yang layak adalah kunci agar mereka dapat mengikuti pendidikan dengan baik,” ujar Amsakar saat menyerahkan empat unit bus sekolah bagi pelajar hinterland di halaman Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam, Selasa (30/12/2025), dikutip dari Media Center Pemko Batam.
Amsakar menjelaskan, bus sekolah tersebut dialokasikan khusus untuk melayani pelajar di kawasan Barelang. Seluruh layanan diberikan tanpa pungutan agar tidak menambah beban biaya pendidikan bagi masyarakat.
Menurutnya, program ini melengkapi berbagai kebijakan Pemko Batam di sektor pendidikan, seperti pembagian seragam sekolah gratis, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi, beasiswa bagi anak hinterland yang diterima di perguruan tinggi negeri, serta bantuan pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
“Semua ini kita rancang untuk menyiapkan generasi muda Batam yang unggul dan berdaya saing di masa depan,” katanya.
Penyerahan bus sekolah tersebut turut disaksikan unsur Forkopimda, Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam Moris, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Leo Putra, serta jajaran terkait lainnya.
Dalam kesempatan yang sama, Amsakar menegaskan pentingnya tata kelola perhubungan yang baik sebagai bagian dari pelayanan publik. Ia menilai sektor transportasi berperan langsung dalam mendukung mobilitas masyarakat, termasuk akses pendidikan di wilayah hinterland.
Melalui layanan bus sekolah gratis ini, Pemko Batam berharap pemerataan akses pendidikan semakin terwujud, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan publik yang inklusif dan berkeadilan. (red)
