AlurNews.com – Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Deputi Bidang Infrastruktur, Mouris Limanto, melakukan survei lokasi pengembangan dan pembangunan pedestrian di kawasan Nagoya, Jumat (2/1/2026) sore. Survei ini menjadi langkah awal penataan kawasan Nagoya Heritage hingga New Nagoya yang dirancang sebagai destinasi wisata baru berbasis walkable city.
Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 16.30 WIB tersebut melibatkan Tim Gugus Tugas, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Batam, serta perwakilan Bank BRI. Titik kumpul survei dimulai dari Harbour Bay dan direncanakan membentang hingga kawasan Pakuwon.
Mouris Limanto mengatakan, kawasan Nagoya Heritage dan New Nagoya merupakan salah satu dari lima Wilayah Pengembangan Prioritas (WPP) yang saat ini tengah digarap BP Batam. Survei dilakukan untuk melihat langsung kondisi eksisting sebelum dilakukan penataan secara bertahap.
“Hari ini kita survei lokasi. Rencananya pengembangan pedestrian ini akan membentang dari Harbour Bay sampai kawasan Pakuwon dengan panjang kurang lebih 4,7 kilometer,” ujar Mouris.
Menurutnya, proyek ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik pedestrian, tetapi juga penataan kawasan secara menyeluruh. Konsep yang diusung adalah menciptakan kota yang ramah pejalan kaki sekaligus membuka ruang destinasi wisata baru di pusat Kota Batam.
“Kita mau bikin walkable city. Jadi bukan hanya pedestrian yang dirapikan, tapi kawasan-kawasan wisata juga ditata. Ada kantong parkir, perbaikan sistem lalu lintas, dan beberapa area nantinya khusus untuk pejalan kaki, tidak bisa dilalui kendaraan,” jelasnya.
Mouris menegaskan, penataan Nagoya Heritage juga diarahkan untuk mendukung pelaku UMKM dan pedagang kaki lima (PKL). Pemerintah tidak hanya memfasilitasi pengusaha besar, tetapi juga mendorong ekonomi kerakyatan agar tumbuh seiring pengembangan kawasan.
“Kita akan men-support UMKM. Kios-kios akan dirapikan, diperbaiki, dan nanti akan ada pengelola kawasan. Yang sudah ada tidak digusur, tapi ditata dan dibaguskan,” tegas Mouris.
Terkait pendanaan, Mouris menyebut proyek ini dirancang dengan konsep kolaborasi atau gotong royong antar-stakeholder. BP Batam, Pemerintah Kota Batam, pengusaha, asosiasi, hingga perbankan akan dilibatkan dalam pengembangan kawasan.
“Penganggaran kita maunya kerja sama. Jadi ini proyek gotong royong. Fase pertama yang akan kita lakukan adalah crowd gather, kita ramaikan dulu kawasan ini,” katanya.
Ia menyebut dua momentum besar, yakni perayaan Imlek dan Idul Fitri, akan dimanfaatkan untuk menarik keramaian ke kawasan Nagoya Heritage. Pada fase awal ini, belum dilakukan pembangunan fisik besar, melainkan mendorong aktivitas ekonomi dan event agar kawasan lebih hidup.
“Kita mau membangun budaya baru di Kota Batam. Orang datang ke sini untuk kuliner, belanja, dan menikmati suasana. Kalau sudah hidup, ekonomi akan tumbuh sendiri, dan pembenahan fisik dilakukan bertahap,” jelasnya.
Dalam survei tersebut, BP Batam juga melibatkan berbagai instansi seperti Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Dinas Pariwisata. Sejumlah persoalan di lapangan menjadi catatan awal, mulai dari kondisi pedestrian yang tidak nyaman, ketiadaan zebra cross, hingga sistem drainase yang perlu diperbaiki.
“Kita turun langsung supaya tahu apa yang kurang. Dari penyeberangan, pedestrian, sampai drainase. Semua kita tangkap dulu permasalahannya untuk kita garap bersama,” ujar Mouris.
Sementara itu, terkait penataan PKL, BP Batam menggandeng APKLI Batam untuk pendataan dan pendampingan. Mouris menyebut para pedagang memberikan dukungan terhadap rencana penataan kawasan tersebut.
BP Batam juga membuka peluang kerja sama dengan Bank BRI dalam mendukung UMKM di kawasan Nagoya Heritage. Salah satu konsep yang ditawarkan adalah pembentukan “Kampung BRI” di area PKL.
“Kita tawarkan BRI untuk mendukung UMKM, mulai dari penataan kios, pembiayaan murah, hingga pengelolaan kawasan seperti kebersihan dan keamanan. Saat ini masih tahap diskusi, tapi respons BRI cukup positif,” katanya.
Penataan kawasan ini juga mencakup wilayah Tanjung Pantun. Mouris menegaskan bahwa langkah yang dilakukan bukan penertiban, melainkan penataan agar kawasan menjadi lebih rapi, nyaman, dan modern, termasuk perbaikan sistem pembayaran yang masih manual.
“Bukan ditertibkan, tapi ditata. Kita rapikan, kita bagusin,” pungkas Mouris. (nando)
 sore.){kind=link}