AlurNews.com – Memasuki awal 2026, Kepulauan Riau (Kepri) dihadapkan pada tantangan baru dalam menjaga stabilitas harga. Tren kenaikan harga emas dunia yang belum mereda serta berakhirnya kebijakan diskon angkutan laut berpotensi menjadi sumber tekanan inflasi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, Indeks Harga Konsumen (IHK) Kepri pada Desember 2025 mengalami inflasi sebesar 1,14 persen secara bulanan (month to month/mtm), melonjak tajam dibandingkan November 2025 yang hanya 0,23 persen.
Secara tahunan (year on year/yoy), inflasi Kepri tercatat 3,47 persen, meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 3,00 persen. Meski demikian, inflasi Kepri sepanjang 2025 masih berada dalam rentang sasaran nasional yang ditetapkan pemerintah.
Tekanan inflasi tercatat merata di seluruh daerah pembentuk IHK. Kota Batam mencatat inflasi 1,14 persen (mtm), disusul Tanjungpinang 1,28 persen dan Karimun 0,92 persen. Secara tahunan, inflasi Batam mencapai 3,68 persen, Tanjungpinang 2,75 persen, dan Karimun 2,72 persen.
Dari sisi komoditas, lonjakan harga bahan pangan menjadi penyumbang utama inflasi Desember 2025. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 2,91 persen (mtm) dengan andil 0,85 persen.
Kenaikan harga cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras dipicu terbatasnya pasokan akibat bencana hidrometeorologi di wilayah sentra produksi Sumatra bagian utara, bersamaan dengan meningkatnya permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Sementara itu, tekanan inflasi juga datang dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencatat inflasi 1,63 persen (mtm). Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh naiknya harga emas di pasar global, seiring ketidakpastian geopolitik yang masih membayangi perekonomian dunia.
Di sektor transportasi, inflasi tercatat sebesar 1,13 persen (mtm) dengan andil 0,16 persen. Tingginya mobilitas masyarakat selama periode Nataru serta aktivitas Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE) turut mendorong kenaikan harga, meski tekanannya relatif tertahan oleh kebijakan diskon transportasi yang kini mulai dinormalisasi.
Meski menghadapi berbagai tekanan, stabilitas inflasi Kepri sepanjang 2025 dinilai tetap terjaga. Hal ini tidak terlepas dari solidnya koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, di tengah pertumbuhan ekonomi daerah yang tetap kuat.
Bank Indonesia bersama TPID se-Kepri terus memperkuat sinergi melalui implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Strategi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam meredam gejolak harga dan menjaga daya beli masyarakat Kepri di awal 2026. (Nando)
