AlurNews.com – Pemerintah Kabupaten Natuna menegaskan komitmennya dalam mengawal pengelolaan perbatasan wilayah negara dengan menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara. Rapat berlangsung secara virtual dari Ruang Zoom Kantor Bupati Natuna, Rabu (21/1/2026).
Wakil Bupati Natuna Jarmin mengikuti rapat tersebut sebagai bagian dari agenda pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan batas negara, khususnya di daerah perbatasan yang memiliki posisi strategis secara geopolitik dan pertahanan.
RDP dibuka Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda dan dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin. Sejumlah pejabat tinggi yang tergabung dalam Panja turut menyampaikan paparan, antara lain Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Menteri Dalam Negeri, serta kepala daerah dari wilayah perbatasan.
Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Natuna menyimak pemaparan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura yang menyoroti berbagai tantangan pengelolaan perbatasan di Kabupaten Natuna.
Isu utama yang disampaikan meliputi keamanan laut akibat maraknya praktik illegal fishing, keterbatasan konektivitas antarpulau, hingga mahalnya biaya transportasi udara.
Selain itu, Nyanyang juga menekankan perlunya penguatan layanan dasar di wilayah perbatasan, termasuk peningkatan fasilitas kesehatan, pemenuhan tenaga medis, serta perbaikan sarana dan kualitas pendidikan di pulau-pulau terluar.
“Sejumlah bantuan dari pemerintah pusat telah disalurkan ke kabupaten/kota di Kepulauan Riau. Namun sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah masih perlu diperkuat agar program pembangunan perbatasan berjalan lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Nyanyang, dikutip dari laman Pemkab Natuna. (red)
