Awal Ramadan 2026 Berpeluang Berbeda Antara Muhammadiyah, NU dan Pemerintah

Ilustrasi Buka Puasa. (Foto: Shutterstock)

AlurNews.com – Penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah atau puasa tahun 2026 kembali berpotensi tidak berlangsung serentak. Perbedaan tersebut tidak hanya dipicu oleh hasil rukyatul hilal, melainkan juga oleh perbedaan metode dan kriteria penentuan awal bulan Hijriah yang digunakan pemerintah, organisasi keagamaan, serta kalangan ilmuwan.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memproyeksikan awal Ramadan tahun ini berpeluang jatuh pada dua tanggal berbeda, yakni 18 atau 19 Februari 2026. Perbedaan tersebut bergantung pada pendekatan yang digunakan dalam menentukan keberadaan hilal.

Koordinator Kelompok Riset Astronomi dan Observatorium Pusat Riset Antariksa BRIN, Prof. Thomas Djamaluddin, menyebutkan bahwa perbedaan kali ini lebih disebabkan oleh penggunaan konsep hilal lokal dan hilal global, bukan karena perbedaan data astronomi.

“Potensi perbedaan awal Ramadan 1447 H cukup besar. Data astronominya sama, namun kriteria penentuannya berbeda, apakah berbasis wilayah lokal atau secara global,” kata Thomas, dikutip dari detikcom, Jumat (6/2/2026).

Ia menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia bersama mayoritas organisasi kemasyarakatan Islam menerapkan pendekatan hilal lokal, yang mensyaratkan keterlihatan hilal di wilayah Indonesia. Berdasarkan perhitungan astronomi, pada saat matahari terbenam tanggal 17 Februari 2026, posisi bulan masih berada di bawah ufuk.
“Dengan pendekatan hilal lokal, awal Ramadan baru dapat ditetapkan pada 19 Februari 2026,” ujarnya.

Sebaliknya, apabila menggunakan konsep hilal global, awal Ramadan bisa ditentukan lebih awal. Dalam pendekatan ini, awal bulan Hijriah ditetapkan jika hilal telah memenuhi kriteria di salah satu wilayah dunia dan konjungsi terjadi sebelum fajar di Selandia Baru.

“Dengan kriteria global, pada 17 Februari hilal sudah memenuhi syarat di wilayah Alaska. Karena itu, 1 Ramadan bisa jatuh pada 18 Februari 2026,” tambah Thomas.

Di Indonesia, penetapan resmi awal Ramadan tetap menjadi kewenangan Kementerian Agama RI melalui sidang isbat. Kemenag telah menjadwalkan pengamatan hilal dan pelaksanaan sidang isbat pada 17 Februari 2026.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), posisi hilal saat matahari terbenam pada 17 Februari masih berada di bawah ufuk di seluruh wilayah Indonesia. Ketinggian hilal tercatat antara minus 2,41 derajat di Jayapura hingga minus 0,93 derajat di Tua Pejat, Sumatera Barat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara rukyat, hilal diperkirakan belum dapat terlihat. Jika mengacu pada kriteria ini, awal Ramadan kemungkinan besar jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.

Indonesia sendiri mengacu pada kriteria imkanur rukyat yang disepakati negara-negara anggota MABIMS, yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat. Pada 18 Februari 2026, BMKG mencatat posisi hilal sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian berkisar antara 7,62 hingga 10,03 derajat serta elongasi di atas 10 derajat, sehingga secara teori telah memenuhi syarat visibilitas.

Sementara itu, Muhammadiyah telah lebih dulu menetapkan awal Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Keputusan tersebut dituangkan dalam maklumat resmi yang didasarkan pada metode hisab hakiki dengan acuan Kalender Hijriah Global Tunggal yang digunakan secara internal.

Adapun Nahdlatul Ulama (NU) hingga kini belum mengumumkan keputusan resmi dan masih menunggu hasil rukyatul hilal menjelang akhir bulan Syaban. Namun, berdasarkan kalender Almanak NU, awal Ramadan 1447 H diperkirakan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, sejalan dengan pendekatan hilal lokal.

Dengan demikian, pelaksanaan awal puasa tahun 2026 berpotensi berbeda antara 18 dan 19 Februari. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil sidang isbat sebagai keputusan resmi nasional, serta tetap saling menghormati perbedaan metode penetapan yang digunakan masing-masing pihak. (ib)