AlurNews.com, Batam – Peneliti ekonomi sekaligus dosen tamu di Politeknik Negeri Batam, Billy Mambrasar menilai kebijakan kawasan ekonomi di Batam perlu disederhanakan agar proses investasi menjadi lebih cepat dan efisien.
Ia mengusulkan agar skema Proyek Strategis Nasional (PSN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Special Economic Zone (SEZ) tidak perlu diterapkan secara bersamaan di Batam karena berpotensi menimbulkan kompleksitas birokrasi.
Menurut Billy, Batam sejak awal telah memiliki status Free Trade Zone (FTZ) yang sebenarnya sudah memberikan berbagai kemudahan bagi investor, termasuk pembebasan bea masuk dan sejumlah insentif fiskal bagi pelaku usaha.
“Secara ekonomi, fasilitas yang biasanya diberikan di Kawasan Ekonomi Khusus sebenarnya sudah tersedia di Batam sejak awal. Karena itu, penambahan berbagai label kawasan baru justru berpotensi menciptakan kompleksitas kebijakan,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (15/3/2026).
Pernyataan tersebut juga menanggapi dinamika kebijakan yang tengah menjadi perbincangan publik, termasuk perdebatan antara Wakil Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Li Claudia Chandra dan ekonom Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta terkait arah pengembangan kawasan ekonomi Batam.
Billy menjelaskan bahwa dalam praktiknya investor yang ingin membangun industri di Batam sering kali harus berkoordinasi dengan berbagai lembaga sekaligus, mulai dari pemerintah daerah, BP Batam, kementerian terkait, hingga aturan tambahan yang berkaitan dengan PSN maupun KEK.
Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, kondisi tersebut dikenal sebagai biaya transaksi atau transaction cost.
“Semakin banyak lembaga yang harus dilalui dalam proses pengambilan keputusan investasi, semakin besar pula biaya waktu dan administrasi yang harus ditanggung oleh investor,” katanya.
Ia menambahkan bahwa dalam persaingan investasi global, kecepatan dan kepastian proses menjadi faktor utama yang dipertimbangkan investor.
Jika proses perizinan dinilai terlalu rumit, investor berpotensi membandingkannya dengan kawasan lain di Asia Tenggara yang menawarkan sistem lebih sederhana dan efisien.
Selain itu, Billy juga menyoroti potensi tumpang tindih regulasi yang dapat muncul ketika berbagai skema kawasan diterapkan secara bersamaan, terutama terkait perizinan lahan dan jalur birokrasi investasi.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat memunculkan ketidakjelasan mengenai otoritas pengambilan keputusan.
Dari perspektif ekonomi kawasan, situasi ini juga berpotensi menghambat terbentuknya aglomerasi industri.
Aglomerasi merupakan konsep ketika banyak perusahaan berkumpul dalam satu kawasan sehingga menciptakan efisiensi ekonomi, seperti kedekatan dengan pemasok, ketersediaan tenaga kerja terampil, serta biaya logistik yang lebih rendah.
Namun apabila industri tersebar dalam berbagai zona dengan aturan berbeda, potensi aglomerasi dapat melemah dan produktivitas kawasan tidak berkembang secara optimal.
Billy menegaskan bahwa dalam teori ekonomi kebijakan publik, suatu kebijakan dinilai efektif apabila manfaat yang dihasilkan lebih besar dibandingkan biaya yang ditimbulkan.
“Jika kita terus menambah zona baru, aturan baru, rapat baru, dan birokrasi baru, tetapi manfaatnya tidak lebih besar dari biaya yang muncul, maka kebijakan tersebut tidak efisien,” kata dia.
Karena itu, ia menilai langkah paling strategis bagi Batam saat ini adalah memperkuat penyederhanaan tata kelola investasi, memperjelas otoritas kebijakan, serta membangun sistem pelayanan investasi yang benar-benar terintegrasi dalam satu pintu.
“Untuk kawasan seperti Batam, yang paling penting bukan menambah label kawasan baru, tetapi memastikan aturan yang sederhana, jelas, dan konsisten. Dalam dunia investasi, yang dicari investor bukan janji, melainkan kepastian dan kemudahan berusaha,” ujar Billy.
