Alurnews.com — Pemerintah Kota Batam bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam menyiapkan aplikasi BATAMKU untuk mendukung pendataan masyarakat yang masuk dan keluar Kota Batam melalui pelabuhan. Penerapan direncanakan dimulai dari Pelabuhan Sekupang, sebelum diperluas secara bertahap ke seluruh pelabuhan di Kota Batam.
Inisiatif tersebut menjadi bagian dari upaya Batam menerjemahkan semangat Satu Data Indonesia ke dalam pelayanan publik dan perencanaan pembangunan daerah. DPR RI bersama pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia dalam Rapat Paripurna pada 6 Oktober 2026, dengan pengaturan mengenai standardisasi, keterhubungan, keamanan, dan pemanfaatan data pemerintah.
Melalui pembahasan dalam Forum Group Discussion (FGD) BATAMKU, pemerintah menyiapkan mekanisme pendataan, integrasi antarlembaga, serta kebutuhan operasional di pelabuhan. Rancangan Peraturan Wali Kota sebagai landasan pelaksanaan pendataan tersebut masih berproses di Pemerintah Kota Batam.
Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menekankan bahwa pengembangan BATAMKU diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah memahami kebutuhan masyarakat di kota dengan mobilitas penduduk yang tinggi.
“Melalui BATAMKU, kita ingin memiliki data mobilitas masyarakat yang lebih akurat dan mutakhir. Data tersebut akan membantu pemerintah menyiapkan pelayanan, infrastruktur, dan program pembangunan yang semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Amsakar.
BATAMKU dirancang untuk membantu pemerintah memahami pola kedatangan dan keberangkatan masyarakat. Ketika dipadukan dengan data kependudukan serta data sektoral yang telah diverifikasi, informasi tersebut dapat mendukung perencanaan pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, dan pelayanan perkotaan.
Di bidang ketenagakerjaan, informasi mengenai tujuan kedatangan serta profil pekerjaan dapat menjadi masukan untuk memahami arus pencari kerja. Pemanfaatannya diharapkan membantu pemerintah menyelaraskan pelatihan dan pengembangan keterampilan dengan kebutuhan industri.
“Investasi yang masuk ke Batam harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, pertumbuhan industri perlu kita dukung dengan kesiapan tenaga kerja, pelayanan dasar, serta infrastruktur yang memadai. BATAMKU diharapkan memperkuat dasar pengambilan keputusan tersebut,” lanjut Amsakar.
Arah pengembangan ini sejalan dengan agenda BP Batam dalam memperkuat investasi, konektivitas logistik, infrastruktur, dan kemudahan berusaha agar pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat melalui kesempatan kerja dan penguatan usaha masyarakat.
Data agregat perjalanan juga berpotensi membantu evaluasi kapasitas terminal, akses transportasi menuju pelabuhan, serta pola kunjungan yang relevan bagi pengembangan UMKM, pariwisata, kuliner, penginapan, dan jasa.
Bagi Provinsi Kepulauan Riau, BATAMKU diharapkan menjadi sumber informasi pendukung untuk memahami mobilitas antarpulau. Informasi tersebut dapat membantu koordinasi pelayanan bagi masyarakat yang datang ke Batam untuk bekerja, belajar, berobat, maupun menjalankan usaha.
Pada tingkat nasional, data yang memenuhi standar dan dapat dipertukarkan sesuai kewenangan berpotensi memperkaya analisis mobilitas masyarakat, urbanisasi, serta kebutuhan pembangunan di wilayah industri dan kepulauan.
“Batam ingin mengambil peran sebagai pelopor. Kita berharap pengalaman pelaksanaan BATAMKU dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain dalam menghubungkan data dengan peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata Amsakar.
Pelabuhan Sekupang disiapkan sebagai lokasi awal penerapan untuk menguji alur pendataan, kesiapan petugas, keandalan sistem, dan kemudahan pelayanan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar penyempurnaan sebelum perluasan ke pelabuhan lainnya.
Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi Pemko Batam, BP Batam, Disdukcapil, Diskominfo, perangkat daerah perencanaan pembangunan, instansi perhubungan, pengelola pelabuhan, serta operator angkutan.
Kemudahan layanan dan perlindungan data pribadi menjadi bagian penting dalam persiapan tersebut. Pendataan perlu didukung penjelasan yang jelas mengenai tujuan penggunaan data, pembatasan akses petugas, mekanisme koreksi, serta bantuan bagi masyarakat yang tidak memiliki telepon pintar.
Catatan perjalanan dalam BATAMKU akan menjadi informasi mobilitas. Perubahan domisili dan status kependudukan tetap mengikuti prosedur administrasi kependudukan yang berlaku.
“Ukuran keberhasilan BATAMKU adalah manfaat yang dirasakan masyarakat. Kita ingin data yang lebih baik menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, pembangunan yang lebih tepat, dan kesempatan ekonomi yang semakin luas bagi warga Batam,” tutup Amsakar.

















