MENGUJI KECERDASAN ANSAR AHMAD MEMBANGKIT EKONOMI KEPRI (1)
Oleh Cak Ta’in Komari
(Mantan Jurnalis dan Mantan Dosen UNRIKA Batam)
Kepri menjadi provinsi dengan angka pengangguran tertinggi di Indonesia. Provinsi Kepri mencapai level tertinggi di angka 10,12 persen pada Februari 2021. Tingkat pengangguran terbuka di Kepri tersebut melampaui angka nasional sebesar 7,07 persen. (Batamnews, 14/5).
Ini tentu informasi yang luar biasa, meski tidak mengangetkan lagi. Itu hanya angka-angka yang disajikan BPS. Faktanya bisa jauh lebih besar atau lebih kecil. Kita juga tidak tahu persis barometer mengukur dan menyatakan seseorang itu menjadi pengangguran. Ansar Ahmad dan Marlin Agustina, Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri – menyatakan dalam visi misinya menyiapkan 100 ribu lapangan pekerjaan memanfaatkan fasilitas status FTZ BBK. Pastinya kita menunggu realisasinya!
Tapi maaf mengingatkan saja. Status FTZ BBK itu diberikan sejak tahun 2007. Tatkala tahun itu diterbitkan PP 46, 47, 48 tahun 2007. Sudah 13 tahun yang lalu. Apakah selama itu, fasilitas FTZ dibiarkan saja tidak mampu dimanfaatkan atau bagaimana? Apakah terbitnya PP 41 tahun 2021 akan memberikan implakasi langsung untuk menciptakan lapangan kerja tersebut? Bagaimana caranya?
Kemunduran ekonomi Provinsi Kepri sudah dirasakan public sejak 5 tahun lalu. Berada pada fase fasilitas tersebut. Bahkan Kepri pernah menjadi provinsi yang pertumbuhan ekonominya terendah se-Sumatera dan nomor 2 se-Indonesia. Tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kepri nyungsep hingga menyentuh angka 2,14 persen.
Hingga kini pun pertumbuhan ekonomi Kepri masih berkutat di angka 4 persen. Di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Kepri juga dicap sebagai provinsi nomor 6 terkorup oleh KPK tahun lalu.
Itu adalah pekerjaan rumah yang sangat berat bagi seorang Gubernur Kepri yang baru dilantik beberapa bulan yang lalu. Ansar Ahmad! Tapi itu juga konsekuensi yang harus ditanggung ketika berani mengemban amanah jabatan tersebut. Mau tidak mau, Ansar harus menyelesaikan semua persoalan tersebut, Menemukan solusi. Memberikan diskresi yang tepat. Memperbaiki semuanya. Itu semua menuntut kreativitas pemikiran dan kinerja yang luar biasa.
Ansar Ahmd harus bisa menentukan skala prioritas terhadap permasalahan yang benar-benar urgent. Dia menjadi pemimpin Kepri di saat kondisi ekonomi yang sangat sulit. Apalagi ditambah dengan situasi pandemic covid19 yang melanda dunia dan menghancurkan tata kehidupan dan ekonomi masyarakat.
Sejak dilantik bulan Februari 2021 lalu, Ansar sudah melampaui 100 hari kerja. Namun selama itu belum ada tanda-tanda gebrakan dan terobosan yang dibuat. Ansar Ahmad terjebak dalam rutinitas tugas normative sebagai gubernur. Apel pagi setiap hari Senin. Rapat-rapat. Kunjungan sana-sini. Acara seremonial macam-macam lainnya.
Anehnya Gubernur dan banyak pihak, termasuk anggota DPR RI Fraksi Golkar asal Kepri, Cen Sui Lan – tetap ngotot untuk pelaksanaan pembangunan jembatan Batam – Bintan yang akan menelan anggaran Rp. 13 triliun. Bahkan senin 17 Mei 2021, Presiden Joko Widodo telah meletakkan batu pertama menandai pembangunan jembatan prestisius tersebut. Persoalannya proyek tersebut tidak dianggarkan dalam APBN TA 2021. Lalu dari mana anggaran diambil untuk pelaksanaan nya? Apalagi APBN kuartal I TA 2021 sudah mengalami deficit hingga 144,2 Triliun. Artinya negara dalam kondisi kesulitan keuangan.
Anggaplah proyek jembatan Batam – Bintan itu tetap terlaksana. Toh pembangunannya juga perlu waktu beberapa tahun hingga rampung. Pertanyaan mendasar dan tersebar yang patut dijawab gubernur. Sector ekonomi mana yang akan digerakkan oleh Gubernur Ansar dengan pembangunan jembatan tersebut? Dulu, perencanaan pembangunan jembatan Batam – Bintan itu karean Otorita Batam merasa bahwa Batam mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.
Banyak industri yang tidak tertampung di Batam dan perlu direlokasi ke Bintan dan Karimun. Batam melimpah jadi tujuan investasi terutama industri garmen, shipyard dan pengelolaan plastic. Semua itu tidak akan mampu ditampung di Batam.
Maka membangun interconeksi ke Bintan dan Karimun menjadi sangat penting. Bintan sendiri sudah memiliki kawasan industri yakni Lobam, tapi sedikit investor yang mau masuk. Masalahnya pulau tersebut masih minim infrastruktur pendukung industri dan mobilitas ekonomi banyak kendala. Maka ide membangun jembatan menggabungkan kedua pulau itu muncul. Tapi itu dulu. Saat Batam sedang seksi-seksinya sebagai daerah tujuan investasi asing.
Saat ini Batam juga terpuruk. Industri shipyard mati suri. Investor satu persatu pergi. Pengangguran membludak. Kriminalitas meningkat. Penduduk Batampun berkurang 300-400 ribu dalam beberapa tahun terakhir. Tidak ada satu kotapun yang akan ditinggalkan penghuninya kalau kota itu masih menjanjikan masa depan, atau paling tidak untuk bertahan. Kecuali kota itu mau ‘mati’. Bagi orang-orang visioner, mereka akan cepat melihat dan mengambil keputusan pindah ke daerah yang lebih menjanjikan kemajuan.
Untuk saat ini, dalam waktu dekat. Untuk beberapa tahun ke depan, bagaimana cara Gubernur Kepri Ansar Ahmad dapat menyelamatkan dan membangkitkan ekonomi Kepri tersebut? Apa yang dimiliki Kepri untuk bergerak kembali? Belakangan ini hilir mudik pejabat negara mengunjungi Kepri. Mulai dari para menteri hingga presiden.
Manfaat apa yang bisa diambiol dari kunjungan dan kehadiran mereka di Kepri? Umumnya e spesifiknya, mereka mengunjungi lokasi KEK Galang Batang di Bintan. Ada apakah dengan kawasan tersebut? Mengapa begitu menarik bagi para pejabat pusat untuk datang?
Coba telisik lebih dalam soal KEK Galang Batang Industrial Park di Bintan! Perusahaan yang ada hanya pembangunan smelter pengelolaan tambang bauksit. PT. Bintan Alumina Indonesia (BAI) Galang Batang. Perusahaan yang mendapatkan penetapan pengelolaan lahan seluas 2.333,6 hektar dan sudah dikuasai seluas 1.750 hektar di Bintan itu mengklaim telah mempekerjakan 4,3 ribu tenaga kerja dari target 21 ribu tenaga kerja.
Hal itu disampaikan managemen PT. BAI saat menerima kunjungan Mendagri Tito Karnavian didampingi Gubernur Kepri Ansar Ahmad pada Minggu 9 Mei 2021. Tapi semua itu benarkah?
Satu perusahaan. Satu jenis industri pengelolaan biji bauksit. Akan mempekerjaan 20-an ribu tenaga kerja dan sudah mempekerjaan 4.300 pekerja. Bukankah industri alumunium itu sarat menggunakan tekhnologi modern? Itu hampir menyamai jumlah pekerja pabrik rokok di Gudang Garam Kediri loh.
Sepertinya soal PT BAI Galang Batang yang bergerak dalam bidang pengelolaan biji bauksit ini patut diurai tersendiri. Ini cukup menarik buat Kepri. Supaya kita tidak tidur dalam hanyal dan terbuai mimpi indah.
RPJMD Provinsi Kepri sudah disepakati antara Pemprov. Kepri dan DPRD Provinsi Kepri. Sebagai mantap akademisi, saya penasaran pengen tahu apa isi RPJMD Kepri 2021-2024 tersebut. Apa benar-benar mencerminkan penjabaran visi misi seorang pemimpin Kepri? Atau hanya makalah kosong seperti yang dibuat mahasiswa yang kuberikan tugas suatu mata kuliah. Makalah yang akhirnya menumpuk di meja kerja kemudian dibuang ke tong sampah. Gak guna..!
Mestinya saat pembahasan RPJMD tersebut, DPRD Provinsi memperkaya hasanah dengan mengundang para akademisi dan aktivis, sehingga yang dihasilkan teruji secara akademis dan komprehensif. Hasilnya juga pasti lebih jelas terarah dan terukur. Tapi keynote spekernya harus gubernur langsung, sebab yang bersangkutan yang memiliki visi dan misi pembangunan Kepri tersebut.
Berhasil atau tidaknya pelaksanaan RPJMD, semua tergantung dari kinerjanya. Gebrakan dan ide kreatif Ansar Ahmad tetap ditunggu untuk menyelamatkan dan menggerakkan ekonomi Kepri dalam waktu dekat ini! Ini yang ditunggu oleh dunia usaha dan masyarakat umumnya! (*)
