AlurNews.com – Anggota DPRD Kepri Sirajudin Nur sangat menyayangkan terkait polemik antara Pemprov Kepri dan Pemko Batam terkait kegiatan pembagian insentif ketua RT/RW dan kader posyandu di Kota Batam.
Menurut politisi Partai Kebangsaan Bangsa ini, praktik politik karitatif perlu diubah ke arah politik produktif. Praktik politik karitatif atau politik kemurahan hati, hanya melahirkan sindrom ketergantungan bagi rakyat supaya terhutang budi dan menyokong pemimpin mereka.
“Ini harus dibetulkan. Target kerja kita harusnya fokus mengarah pada membebaskan rakyat dari kemelut kemiskinan dan ketidakberdayaan. Kebijakan pembangunan harus diarahkan pada upaya membentuk masyarakat yang produktif dan mandiri melalui program pemberdayaan masyarakat yang tepat guna dan tepat sasaran,” ujarnya, Kamis (23/6/2022).
Baca juga: Ajak Masyarakat Doakan Pemimpin Daerah, Sirajudin: Beliau Semua Idola Kita
Ia menambahkan, politik karitatif hanya menggerus keuangan negara dan daerah untuk sesuatu yang bersifat sangat personal dan politis.
Saatnya pemerintah berhitung secara cermat, dan nantinya akan dampak langsung dari program pembangunan yang dijalankan.
“Seharusnya ini adalah tanggung jawab bersama untuk mencerdaskan rakyat dalam demokrasi. Siapa bekerja benar akan dipilih rakyat,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, Pemprov Kepri memberikan insentif bagi ketua RT, RW dan kader posyandu Kota Batam di Golden View Hotel, Bengkong, Selasa (21/6/2022).
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengundang Wali Kota Batam Muhammad Rudi untuk hadir dan bersama-sama membagikan insentif kepada RT, RW dan kader posyandu.
Namun Rudi yang juga Kepala BP Batam tak hadir. Begitu juga dengan Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina. Bahkan perangkat lurah dan camat tak terlihat saat acara.
Ansar juga sempat menyinggung mengenai persaingan politik menjelang 2024 yang diduga menjadi salah satu penyebabnya.
“Apapun itu, kita perlu silaturahmi seperti ini. Saya kira Pilkada masih lama. Bersaing sehat saja. yang penting kita kerja dulu baik-baik. Komunikasi dengan rakyat dengan hati. Bukan tekanan,” tegasnya.
Baca juga: Rudi Sebut Tidak Diundang Pemrov Kepri di Acara Pembagian Insentif RT/RW
Ansar juga sempat membandingkan dengan antusias yang ditunjukkan oleh perangkat camat hingga lurah di beberapa kabupaten/kota lain di Kepri. Terutama dalam kegiatan yang berhubungan dengan pemberian bantuan yang langsung dirasakan kepada masyarakat.
Terpisah, Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengaku dirinya tidak diundang pada saat acara pembagian insentif ketua RT/RW dan kader posyandu oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau.
Rudi mengatakan, surat yang ia terima itu bukan surat undangan, melainkan surat permintaan data RT/RW dan posyandu di Kota Batam sebagai penerima bantuan dari Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022.
“Tidak ada saya diundang, yang diundang itu FKTW. Sebelumnya ada surat dari Pak Kadisduk minta data. Data RT/RW di Batam,” ujarnya di Pangkalan POM AD Batam, Rabu (22/6/2022).
Ia mengaku, mengapresiasi langkah Pemprov Kepri untuk membantu masyarakat. Namun, kata dia secara teknis di lapangan harus berkoodinasi dengan pemerintah daerah.
“Kalau ada progam seperti itu ya kita duduk bersama. Karena ini wilayah kerja kita, tapi itu tidak dilakukan. Langsung memanggil forum FKTW,” kata Rudi. (ib)
