AlurNews.com – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan tahun anggaran 2023 Kabupaten Lingga telah disahkan dalam rapat paripurna, Selasa (19/9/2023).
Rapat yang dihadiri berbagai fraksi dan Bupati Lingga M Nizar ini membahas tiga poin penting. Salah satunya penyampaian nota keuangan dan RAPBD Perubahan Kabupaten Lingga T.A 2023.
M Nizar dalam penyampaiannya menguraikan dasar perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2023.
Baca Juga: Reses Ketua DPRD Lingga di Desa Rejai Bahas Proyek Air Bersih yang Mandek
“Perubahan berdasarkan pada laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD dapat dilakukan sejalan dengan perkembangan keuangan daerah serta prioritas pembangunan,” ujarnya.
Total pendapatan daerah pada RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 diperkirakan mencapai Rp875.272.663.150,00, yang merupakan kenaikan dari APBD murni sebesar Rp859.667.800.956,00.
Berbagai fraksi dalam DPRD Kabupaten Lingga menyampaikan pandangan umum mereka terkait RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.
Fraksi Partai Nasdem, misalnya, menyoroti pentingnya mengoptimalkan penerimaan dari sektor PBB P2 dan menekankan upaya peningkatan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.
Fraksi Demokrat Perjuangan Bangsa menyoroti pentingnya anggaran untuk mendukung pemerintahan dan pembangunan yang juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengantisipasi perkembangan yang mungkin terjadi.
Nizar menyambut baik pandangan umum yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD. Dia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mengelola dan memantau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara berkelanjutan untuk memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya asas pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Fraksi Partai Nasdem juga menyetujui program dan kegiatan dalam RAPBD Perubahan 2023, dengan perhatian khusus pada OPD yang mendapatkan tambahan anggaran untuk pekerjaan fisik dan peningkatan penerimaan dari sektor PBB P2.
Kemudian Fraksi Demokrat Perjuangan Bangsa berharap RAPBD Perubahan 2023 dapat mendukung pembangunan dan kebutuhan masyarakat, serta mengantisipasi perkembangan yang mungkin terjadi. Mereka juga menekankan optimalisasi pendapatan daerah dan dukungan bagi UMKM.
Selanjutnya Fraksi Partai Golkar mengapresiasi pendekatan kinerja dan prinsip efektif, efisien, ekonomis, dan transparan dalam perubahan APBD. Mereka menyoroti penyesuaian pendapatan asli daerah, dana perimbangan, ekstensifikasi pendapatan, dan pemerataan infrastruktur.
Sementara itu Fraksi Keadilan Pembangunan mendukung RAPBD Perubahan 2023, tetapi menekankan penataan prioritas program, optimalisasi pendapatan, dan konsistensi dengan perundang-undangan. (Jali)