AlurNews.com – DPD PDIP Kepulauan Riau, menilai proses Pemilu 2024 dipenuhi praktik kotor. Kecurangan demi kecurangan bahkan telah terjadi mulai dari proses sosialisasi, kampanye, pencoblosan, penghitungan suara hingga rekapitulasi suara.
Hal itu disampaikan oleh Ketua DPD PDIP Kepri, Soerya Respationo. Tuduhan itu, bukan omong kosong belaka. Dia dapat membuktikannya dengan fakta yang dia punya.
“Semuanya sudah terjadi ketidakjujuran atau praktik yang unfair, tidak adil,” ujarnya, Kamis (22/2/2023) di Batam.
Baca Juga: Jaga Suara Kader dan Paslon Gama, DPD PDIP Kepri Jaga 9 PPK
Sebagai contoh, ia mengungkapkan adanya pejabat di pemerintahan setempat yang disinyalir menginstruksikan jajarannya untuk menyoblos calon tertentu. Lalu, hasil dari coblosan diabadikan, semisal di foto atau video untuk nantinya disampaikan ke atasan yang bersangkutan.
“Misalnya, saya yakin teman-teman wartawan punya (bukti kecurangan dilakukan pejabat), cuma tidak mau dimuat saja. Bahwa pejabat kita di pemerintahan mengintruksikan jajarannya untuk menyoblos calon tertentu. Hasil coblosnya divideo atau difoto, kemudian nanti disetorkan,” katanya.
Pria yang akrab disapa Romo itu menambahkan, pada waktu sosialisasi Pemilu, ada pejabat daerah yang memberi arahan yang terindikasi sebagai pelanggaran.
“Pada waktu sosialisasi, pejabat kita mengatakan, “kita lanjutkan kepemimpinan yang lalu”. Saya tahu itu,” kata dia.
Tak cuma sampai di situ saja, arahan dari pejabat ke jajaran untuk memilih calon tertentu juga berlaku pada Pilpres 2024. Romo memperingatkan, pada waktu tertentu PDIP Kepri akan buktikan semua bentuk kecurangan tersebut dengan alat bukti yang kuat.
“Kalau nanti siapapun pejabat pemerintahan ada yang bicara bahwa “Kami tidak pernah melakukan kecurangan”, saya akan buktikan. Saya akan buka satu-satu. Ayo, mau siapa? Mau siapa pejabat di Kepri ini yang bilang enggak lakukan kecurangan, biar saya buka semuanya, lengkap dengan video dan kata-katanya semua,” tegasnya. (Arjuna)
