AlurNews.com – Pemerintah Provinsi Kepri terus mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Terbaru programnya adalah menambah pagu subsidi sebesar Rp400 juta melalui Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah), dengan target menjangkau 100 nasabah baru hingga akhir Desember 2024.
Penambahan subsidi ini diresmikan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov Kepri dan BRK Syariah terkait pembiayaan UMKM tanpa margin. Penandatanganan berlangsung di Ruang Sharia Digital Center, Menara Dang Merdu BRK Syariah, Pekanbaru, Senin (16/12/2024).
Direktur Badan Usaha BRK Syariah, MA Suharto, menyampaikan bahwa tambahan subsidi ini menjadi dorongan baru bagi pelaku UMKM di Kepri. “Dengan tambahan Rp400 juta ini, kami menargetkan pembiayaan hingga Rp3,8 miliar untuk 100 nasabah baru pada Desember 2024,” ujar Suharto.
Gubernur Ansar menjelaskan, program pembiayaan tanpa margin ini telah berjalan sejak 2021. Awalnya, pembiayaan maksimal hanya Rp20 juta, namun kini dinaikkan menjadi Rp40 juta. Margin sepenuhnya disubsidi oleh pemerintah daerah.
“Program ini tak hanya memberikan kemudahan akses pembiayaan, tapi juga pembinaan oleh BRK Syariah dan OPD terkait. Animo masyarakat yang tinggi mendorong kami menambah pagu subsidi agar lebih banyak UMKM yang bisa merasakan manfaatnya,” kata Ansar.
Selain pembiayaan, Pemprov Kepri juga mendukung UMKM melalui fasilitas ekspor. Ansar menyebut, alat sterilisasi bakteri senilai Rp1,6 miliar telah membantu produk UMKM di Batam, seperti makanan kaleng, bertahan hingga lebih dari satu tahun. Langkah ini membuka peluang ekspor ke Singapura, Johor, Turki, dan negara lainnya.
“Batam kami jadikan pilot project karena merupakan kawasan perdagangan bebas. Ke depan, fasilitas sterilisasi ini akan diperluas ke daerah lain di Kepri,” ujar Ansar.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kepri, Riki Rionaldi, menyebutkan bahwa sejak 2021, lebih dari 1.398 pelaku UMKM telah menerima manfaat program ini. Rencana berikutnya adalah intervensi untuk 3.600 pelaku UMKM pada 2025 dengan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp13,5 miliar.
“Kami berharap UMKM Kepri tidak hanya naik kelas, tapi juga berorientasi ekspor. Pemerintah terus mendukung pengembangan UMKM secara berkelanjutan,” tutup Riki.
Sinergi antara Pemprov Kepri, BRK Syariah, dan pelaku UMKM ini menunjukkan komitmen bersama untuk mendorong perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing global. (red)
