AlurNews.com – Komisi IV DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah mahasiswa di Batam yang berasal dari enam kampus. Di antaranya Politeknik Negeri Batam, Universitas Putra Batam (UPB), Ibnu Sina (Ibsi), Universitas Riau Kepulauan (Unrika), Universitas Internasional Batam (UIB) dan Institut Indo Baru.
“Dengan judul gerakan kami, Indonesia Gelap,” kata Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Wilayah Sumatera Bagian Utara, Respati Hadinata, Rabu (19/2/2025).
Diakuinya gerakan ini merupakan imbas efisiensi anggaran dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Ada tiga sektor yang disampaikan dalam rapat ini. Pertama sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor ketenagakerjaan.
“Tiga sektor ini vital banget terhadap masa depan kami anak bangsa. Bahan kami bukan hanya dari media melainkan rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian terkait,” katanya.
Dalam rapat ini pihaknya menanyakan apakah efisiensi di kota tetap berlaku. Dalam hal pendidikan pihaknya berfokus pada perguruan tinggi.
“Kami akan menindaklanjuti dan mengawal. Apabila ada merugikan masyarakat, kami akan melakukan aksi besar-besaran,” katanya.
Dari sektor pendidikan, pihaknya membahas potensi-potensi kampus di Kota Batam bisa menaikkan uang kuliah tunggal. Kedua beasiswa KIPK dan beasiswa bantuan dari pemerintah yang berpotensi ketika ditiadakan bisa putus kuliah.
Sektor kesehatan, pihaknya mengawal janji Presiden RI, Prabowo Subianto tentang pemeriksaan gratis. Dan bagaimana implementasi di Batam.
“Sektor tenagakerjaan, hari ini bagaimana transmigran-transmigran yang ada di Kota Batam bekerja. Padahal masyarakat masih banyak yang belum bekerja,” katanya.
Ditempat yang sama, Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Dandis Rajagukguk mengapresiasi gerakan mahasiswa hari ini. Lebih memilih RDPU dibandingkan dengan teriak-teriak dijalan.
“Kami simpati dengan cara yang lebih baik. Bukan berteriak-teriak. Mengenai intruksi presiden yang membuat semua galau, sehingga adanya kegiatan ini,” kata Dandis.
Dandis mengatakan untuk dana penyesuaian di Disdik Batam tidak ada sama sekali efisiensi. Pihaknya mengharuskan 10 persen dari APBD untuk pendidikan dan sejauh ini masih terjaga.
“Kami akan sampaikan aspirasi adik-adik (mahasiwa) ini melalui provinsi atau langsung ke pusat,” katanya.
Secara umum ada gangguan karena dana trasfer berubah. Tadinya 4 trilun APBD berubah menjadi 3 triliun. Anggaran mandatori standing gak terganggu, seperti pendidikan dan kesehatan.
“Setelah adanya gejolak-gejolak ini, semoga Bapak Presiden bisa mengubah,” katanya. (roma)
 bersama sejumlah mahasiswa di Batam yang berasal dari enam kampus.){kind=link}