AlurNews com – Komisi I DPRD Batam berencana memanggil Camat Sekupang untuk mengklarifikasi viralnya informasi Lurah Sei Harapan yang disebut jarang masuk kantor bahkan tidak diketahui keberadaannya.
Sekretaris Komisi I DPRD Batam, Anwar Anas menegaskan jabatan lurah sejatinya ujung tombak pelayanan publik. Karena itu, kehadiran dan kedisiplinan lurah menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Dia juga menegaskan kedisiplinan dan tanggung jawab lurah berpengaruh pada kualitas pelayanan administrasi, kepastian hukum di tingkat kelurahan, hingga program-program pemberdayaan masyarakat.
“Kondisi ini tidak hanya menghambat pelayanan, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” jelasnya, Jumat (29/8/2025).
Anwar juga mengatakan masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, ramah, profesional, dan tidak boleh terbengkalai hanya karena kelalaian seorang pejabat publik.
DPRD ingin memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan masyarakat tidak dirugikan. Jika terbukti lalai, DPRD mendesak Pemko Batam melakukan evaluasi dan mengambil langkah tegas agar peristiwa serupa tidak terulang.
“Kami memiliki kewajiban melakukan fungsi pengawasan. Aparatur pemerintah di tingkat kelurahan harus benar-benar hadir melayani rakyat. Jabatan lurah bukan sekadar kedudukan struktural, tetapi amanah dengan tanggung jawab besar,” jelasnya. (nando)
