AlurNews.com, Karimun – Aktivitas penambangan pasir laut Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Edy Anwar di perairan Pulau Babi, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun distop sementara waktu lantaran adanya pembatasan kouta.
Diketahui, IPR Edy Anwar telah melakukan aktivitas penambangan pasir laut di Pulau Babi yang masuk dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) itu beberapa bulan terakhir.
Aktivitas penambangan distop lantaran KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun tidak menerbitkan izin port clearane dengan alasan kouta penambangan telah habis atau penuh.
Selaku Kuasa Hukum IPR Edy Anwar, Patas Rambe menyebutkan berdasarkan ketentuan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 tahun 2021, pemakaian kouta hanya diberlakukan bagi pemegang IUP dan IUPK.
“Mengacu dari peraturan itu, IPR tidak ada penetapan kouta. Cukup hanya membuat laporan berkala per triwulan, laporan akhir dan laporan khusus,” ucap Patas Rambe kepada awak media.
Dikatakan dia, beranjak dari hal itu, pihaknya akan segera menyurati pihak KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun guna menindaklanjuti persoalan ini.
Sementara itu, Bupati Karimun, Iskandarsyah mengaku bahwa aktivitas tambang IPR Edy Anwar di Pulau Babi selama beberapa bulan terakhir telah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sekitar Rp500 juta, baru empat bulan beroperasi. Dimana luasan eksplorasi mencakup satu hektare,” ucap Iskandarsyah usai menerima kunjungan masyarakat terkait persoalan IPR Edy Anwar bertempat di Rumah Dinas, Kamis (25/9/2025).
Lebih lanjutnya lagi, guna mengurai persoalan tersebut, pemerintah daerah telah menyurati Gubernur Kepri serta Dinas Pertambangan dan ESDM Kepri untuk mencari solusi.
“Isi suratnya kita meminta penambahan kouta jika diperlukan, yang pada intinya agar IPR ini bisa beroperasi kembali,” terang dia.
Ia menambahkan, bahwa kekayaan alam pasir laut di Karimun terkhusus di Pulau Babi memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Terlebih banyaknya permintaan suplai kebutuhan pembangunan dari beberapa daerah. (Andre)
