AlurNews.com – Sebanyak 15 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dikabarkan ditutup paska beragam kelalaian pada saat penyajian dan dugaan keracunan yang terjadi beberapa waktu belakangan di Batam, Kepulauan Riau. Informasi ini, awalnya diketahui melalui plaftorm media sosial yang kini telah ramai direspons oleh warganet.
Menanggapi informasi ini, Koordinator Sub Penyelenggara Program Gizi (SPPG) Kota Batam, Defri Frenaldi membantah kabar tersebut. Defri bahkan menyebut penyebaran informasi yang terjadi saat ini, merupakan tindakan penyebaran informasi palsu.
“Itu disinformasi mas, tidak benar ada 15 dapur MBG yang ditutup per hari ini,” jelasnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (6/10/2025).
Defri menerangkan, adapun penutupan dapur yang terjadi dilakukan terhadap satu dapur MBG yang berada di Kelurahan Sei Lekop paska dugaan keracunan yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 016 Sagulung.
Penutupan terhadap dapur tersebut, dilakukan atas dugaan pelanggaran standar keamanan pangan yang telah disepakati bersama. Saat ini pihaknya juga masih menunggu hasil laboratorium yang tengah dilakukan oleh BPOM.
“Hanya ada satu dapur yang ditutup hingga saat ini. Saat ini pengecekan masih dilakukan oleh BPOM, dan kami masih menunggu hasil laboratorium nya,” jelasnya.
Saat ini untuk mensukseskan program MBG di Batam, sebanyak 59 dapur dari total 74 dapur telah dioperasionalkan dengan perkiraan satu dapur melayani 10 sekolah yang ada di masing-masing Kelurahan.
Adapun sisa 15 dapur MBG lainnya, saat ini masih dalam proses verifikasi setelah menjalani proses administrasi dan telah menerima Surat Keputusan (SK).
“Ada 59 dapur dari 74 dapur. Sisa 15 dapur belum beroperasi karena masih melakukan pengurusan sertifikat walau sudah menerima SK,” ujarnya.
Saat ini penerima MBG terdiri atas 73 PAUD, 156 SD, 91 SMP, 55 SMA/SMK, dan 1 SLB. Untuk jalur pendidikan nonformal, ada 11 RA/TK, 12 MI, 13 MTs, 5 MA, serta 47 posyandu. Dari sisi operasional, setiap SPPG atau wajib menyiapkan 3.000 hingga 4.000 porsi setiap hari.
Defri juga meminta agar seluruh dapur dapat segera melakukan pengurusan Sertifikat Laik Hygiene dan Sanitasi (LSHS). Selain mempekerjakan minimal dua juru masak terlatih, untuk menjamin penerapan standar operasional dan keamanan pangan, termasuk penerapan HACCP.
“Dapur juga harus melakukan pemeriksaan kualitas air secara berkala, agar keamanan makanan tetap terjaga,” ujarnya. (Nando)
