
AlurNews.com – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah Kepulauan Riau (Kepri) akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-VI pada 30–31 Januari 2026 di Kota Tanjungpinang. Agenda ini menjadi momentum penting dalam menentukan arah kepemimpinan IJTI Kepri untuk periode 2026–2030.
Musda VI IJTI Kepri akan diikuti perwakilan jurnalis televisi dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau, meliputi Kabupaten Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna, serta Kota Batam dan Tanjungpinang.
Ketua Panitia Musda IJTI Kepri, Chairullah, menyebutkan pelaksanaan Musda kali ini sengaja dipusatkan di Tanjungpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau.
“Pelaksanaan Musda ke-VI ini menjadi momen tersendiri karena untuk pertama kalinya digelar di Tanjungpinang, setelah sebelumnya selalu dilaksanakan di Batam,” ujarnya, Selasa (27/1/2026).
Ia berharap Musda dapat berjalan secara demokratis, tertib, dan menjunjung tinggi semangat kebersamaan antarjurnalis televisi di Kepri.
Musda VI IJTI Kepri dijadwalkan dibuka secara resmi oleh Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah. Turut hadir Sekretaris Umum IJTI Pusat Usmar Almarwan serta Wakil Ketua Umum IJTI Wahyu Triyogo.
Selain unsur internal organisasi, panitia juga mengundang sejumlah mitra strategis IJTI, antara lain Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi dan Kota Tanjungpinang, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), serta Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI).
Menjelang berakhirnya masa kepengurusan periode sebelumnya, tercatat empat nama resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua IJTI Pengda Kepri periode 2026–2030. Mereka adalah Gusti Yenosa atau akrab disapa Oca dari iNews (MNC Group), Ruslan dari iNews TV Lingga, Zuprianto dari iNews TV Tanjungpinang, serta Petrus Turnip, jurnalis senior NET TV wilayah Kepri.
Gusti Yenosa saat ini menjabat sebagai Ketua IJTI Pengda Kepri sekaligus Koordinator Wilayah Sumatra.
Dalam rangkaian Musda, peserta akan mengikuti verifikasi administrasi keanggotaan, pembahasan laporan pertanggungjawaban pengurus, penyusunan program kerja, hingga pemilihan ketua dan pengurus daerah yang baru.
“Pemilihan nantinya diharapkan berjalan melalui mekanisme musyawarah mufakat, dan apabila diperlukan akan dilakukan pemungutan suara,” jelasnya. (Nando)
















