AlurNews.com, Batam – Menjelang pembahasan reformasi Undang-Undang Pemilu untuk menghadapi Pemilu 2029, suara dan aspirasi daerah dinilai harus mendapat ruang lebih besar dalam proses penyusunan kebijakan nasional.
Hal itu mengemuka dalam Seminar Nasional bertema “Menyongsong Reformasi Undang-Undang Pemilu 2029 dengan Menjaring Aspirasi Daerah untuk Penguatan Sistem Demokrasi dan Representasi Politik” yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) di Hotel Nagoya Hill, Batam, Senin (22/6/2026).
Seminar tersebut dihadiri Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto, bersama sejumlah akademisi, pakar, dan praktisi politik yang membahas berbagai isu strategis terkait sistem pemilu dan demokrasi di Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Budi mengapresiasi inisiatif FISIPOL UNRIKA yang menghadirkan ruang diskusi akademik guna mengkaji arah reformasi kepemiluan menjelang Pemilu 2029.
Menurut dia, seminar semacam ini tidak hanya memperkaya wawasan peserta, khususnya kalangan civitas akademika, tetapi juga menjadi sarana penting untuk menghimpun berbagai gagasan dari daerah yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyempurnaan regulasi pemilu di tingkat nasional.
“Kegiatan seperti ini sangat penting karena mampu mempertemukan perspektif akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan dalam membahas masa depan demokrasi Indonesia. Selain meningkatkan wawasan peserta, seminar ini juga memberikan sumbangsih pemikiran dan konsep yang dapat menjadi masukan dalam revisi Undang-Undang Pemilu,” ujarnya.
Budi menilai keterlibatan perguruan tinggi dalam proses pembangunan demokrasi merupakan langkah strategis yang perlu terus didorong. Menurutnya, kampus memiliki peran penting sebagai pusat kajian yang mampu menghasilkan rekomendasi berbasis penelitian dan kebutuhan masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa aspirasi daerah harus menjadi bagian integral dalam proses reformasi sistem pemilu. Sebab, tantangan demokrasi yang dihadapi setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda dan membutuhkan perhatian dalam penyusunan kebijakan nasional.
“Aspirasi dan pandangan dari daerah menjadi bagian penting untuk mewujudkan sistem pemilu yang lebih representatif, inklusif, dan mampu menjawab tantangan demokrasi ke depan,” katanya.
