AlurNews.com – Keabsahan penetapan tersangka hingga proses penahanan mantan marketing BRI Karimun berinisial VS dalam perkara dugaan korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, kini diuji dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Karimun.
Dalam permohonan praperadilan yang dilayangkan oleh kuasa hukum tersangka, Jerry Fernandez mengungkap sejumlah dugaan kejanggalan dalam proses penyidikan yang di lakukan Kejaksaan.
Mulai dari persoalan pembagian kewenangan dalam proses pemberian kredit, penyampaian Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP), mekanisme pemanggilan dan pemeriksaan, hingga dasar penghitungan kerugian keuangan negara menjadi poin utama yang dipersoalkan pemohon.
Dalam persidangan, kuasa hukum memohon hakim tunggal menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, penahanan, serta perpanjangan penahanan terhadap kliennya.
Baca Juga: BAP Kasus Dugaan Korupsi KUR di BRI Karimun Dikoreksi, Kuasa Hukum Siapkan Praperadilan
Salah satu keberatan utama yang disampaikan berkaitan dengan posisi VS saat bekerja sebagai mantri atau account officer BRI Unit Tanjung Balai Karimun pada periode 2017 hingga 2019.
Kuasa hukum berpendapat, tugas mantri hanya sebatas mengusulkan dan melakukan analisis terhadap permohonan kredit. Sementara keputusan persetujuan kredit dan pencairan dana berada pada kewenangan Kepala Unit.
“Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Operasional dan Kredit Mikro BRI serta fakta yang terungkap di dalam BAP, fungsi dan wewenang seorang Mantri terbatas semata-mata sebagai ‘pemrakarsa/penganalisa’ (Maker),” ungkap salah satu kuasa hukum VS, Sutjahyo Hari Murti.
“Secara sistem (LAS/BRISPOT) maupun struktural, seorang Mantri sama sekali tidak memiliki kewenangan memutus kredit dan tidak memiliki otoritas mencairkan dana (fiat bayar),” timpalnya lagi.
Dalam penyampaiannya, pihak pemohon menyebut Kepala Unit saat itu berinisial VW memiliki kewenangan sebagai pemutus kredit (approver), sedangkan proses verifikasi turut melibatkan pejabat PA KUR berinisial DF.
“Bahwa berdasarkan BPP Operasional dan Kredit Mikro BRI, pejabat yang memegang wewenang mutlak untuk memutus kredit dan membubuhkan tanda tangan persetujuan pencairan (fiat bayar) pada periode tahun 2017–2019 di BRI Unit Tanjung Balai Karimun adalah VW selaku Kepala Unit, dibantu verifikasi DF selaku PA KUR,” jelasnya
Atas dasar itu, kuasa hukum menilai penyidik semestinya menelusuri secara menyeluruh pembagian kewenangan dan tanggung jawab setiap pejabat yang terlibat dalam proses pemberian kredit tersebut.
Selain pembagian kewenangan, persoalan penyampaian SPDP juga menjadi salah satu materi penting dalam permohonan praperadilan.
Kuasa hukum menyebut SPDP tersebut telah diterbitkan pada 3 Maret 2026. Namun, menurut pemohon, surat itu tidak pernah disampaikan kepada kliennya sejak diterbitkan dan baru diketahui setelah VS ditetapkan sebagai tersangka sekaligus ditahan pada 14 Oktober 2026. Menurutnya kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip transparansi dan kepastian hukum.
Kata Hari secara faktual, Termohon (penyidik) telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan SPDP tertanggal 03 Maret 2026, namun secara sengaja menyembunyikan dan tidak pernah menyerahkan SPDP tersebut kepada Pemohon (VS) hingga Pemohon tiba-tiba ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan pada tanggal 14 Oktober 2026.
“Tindakan menyembunyikan SPDP lebih dari 7 bulan melanggar asas Due Process of Law dan kaidah mengikat (erga omnes) Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 jo. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2025 yang merupakan perampasan hak Pemohon untuk mengetahui status penyidikan secara patut. Oleh karenanya mengakibatkan seluruh rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon kehilangan legitimasi proseduralnya, sehingga penyidikan a quo terbukti cacat formil sejak semula (void ab initio),” kata dia.
Menurut pantauan, keberatan lainnya menyangkut mekanisme pemanggilan VS yang menurut pemohon tidak dilakukan secara langsung oleh petugas kejaksaan, melainkan melalui perantara pihak BRI dan seorang Office Boy (OB).
“Ketika Penyidik hendak memanggil VS, surat panggilan tidak disampaikan ke alamat rumah VS, melainkan dititipkan kepada Saudara Herbert selaku pelapor yang kemudian secara sewenang-wenang menyuruh seorang Office Boy (OB) BRI untuk mengantarkannya, Penyidik tidak pernah mengutus petugas Kejaksaan untuk bertemu dan memanggil VS secara langsung,” ujar Hari
Tim kuasa hukum juga mempersoalkan proses pemeriksaan yang dinilai mengandung pertanyaan-pertanyaan menggiring dan berpotensi menjerat kliennya.
Kuasa hukum mengatakan penunjukan penasihat hukum terhadap VS turut dipermasalahkan karena disebut dilakukan secara sepihak oleh penyidik tanpa memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memilih advokat sendiri.
“VS sempat menanyakan apakah dirinya boleh memakai kuasa hukum karena merasa pertanyaan dari penyidik membuat dirinya bingung, namun kata VS penyidik hanya menyampaikan bahwa VS itu berfikir terlalu jauh untuk menggunakan kuasa hukum,” kata Hari
Sementara itu, Tim kuasa hukum VS lainnya, Jerry Fernandez saat ditemui usai sidang menyebutkan bahwa, di dalam persidangan hakim sempat mencecar jaksa perihal apakah adanya pemeriksaan calon tersangka dalam skandal kasus KUR tersebut. Namun, secara tegas jaksa menyebut tidak ada pemeriksaan calon tersangka.
“Pernyataan tersebut menguatkan bahwa proses penetapan tersangka dinilai melanggar prosedur dan jauh dari asas-asas hukum sebagai mana mestinya,” pungkas Jerry. (Andre)
