DPP FKWI Kepri Kecam Intimidasi Jurnalis Yang Diduga Dilakukan Walikota Batam

Keterangan Foto: Ilustrasi/Antara

BATAM, AlurNews.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Wartawan Indonesia (FKWI) Kepulauan Riau, ikut prihatin atas adanya kecaman terhadap Jurnalis pada saat liputan Jumat (29/1/2021) lalu.

Hal ini disampaikan ketua Umum DPP FKWI Kepri, Indra Lis. Menurutnya, saya sangat mengecam atas kejadian yang dilakukan oleh Walikota Batam kepada Jurnalis pada saat kegiatan pemusnahan KTP di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Batam.

“Ini nggak bisa dibiarkan adanya intimidasi kepada Jurnalis hendak liputan, ini sudah sama menghalangi tugas dari Jurnalis,”ucap Indra Lis.

Indra Lis menegaskan, sebagai Walikota tidak pantas melakukan hardikan kepada awak media saat liputan.

“Kami FKWI sangat menyesalkan tindakan walikota atas melakukan pengusiran wartawan saat melakukan peliputan bukan sekali sudah dua kali berulang,” tegasnya.

Sekali lagi, saya mengecam perbuatan ini sangat tidak pantas di puji sebagai orang nomor satu di Batam.

sumber : https://www.facebook.com/redaksitribunbatam/videos/263357108472766

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

Ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

“Bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Sementara ketua Tim Pemenangan Rudi-Amskar Muhammad Kamaluddin menyebut perihal dari masalah yang ada di Disduk Batam tersebut, menurut saya pak wali saat itu melarang semua (tidak wartawan) yang hadir untuk tidak merekam, takutnya nanti sepotong.

“Iya, benar pada saat itu memang pak Walikota Batam Muhammad Rudi, melarang untuk merekam kegiatan itu untuk semua orang yang hadir, bukan hanya Wartawan saja dilarang,” tegas Kamaluddin.

(yan)