Mangrove Ditimbun Jadi Kavling di Belian Baru Batam Centre, Komisi I: Itu Tidak Dibenarkan, Kita Akan Panggil Penggarapnya

BATAM,AlurNews.com – Bisnis kavling bodong hingga kini masih terus terjadi di kota Batam. Padahal, BP Batam sudah tidak lagi mengeluarkan izin kavling sejak tahun 2017.

Dalam pantauan AlurNews.com di wilayah Belian Baru, Batam Kota, Batam, ditemukan adanya penggarapan lahan mangrove atau penimbunan bakau yang diduga tidak mengantongi izin dari dinas terkait. Dilokasi tampak sebuah alat berat yang sedang beraktivitas melakukan pemerataan lahan.

Lahan Mangrove Ditimbun.

Menurut informasi yang diperoleh, penggarapan lahan tersebut, diduga untuk membangun sebuah kavling yang nantinya akan diperjualbelikan kepada masyarakat.

Saat ini, proses penimbunan bakau masih terus berlangsung. Bahkan, saat ini tinggal proses pemerataan. Penimbunan mangrove tersebut diperkirakan seluas 2 hektar.

Terkait adanya penggarapan mangrove di Belian Baru, Budi Mardiyanto, Ketua Komisi I DPRD Kota Batam langsung angkat bicara.

Ia menyebut, penimbunan lahan mangrove tersebut tidak dibenarkan. Budi menegaskan bakal melalukan sidak dan akan mengundang pihak yang melakukan penggarapan tersebut.

“Kalau yang namanya mangrove, jelas tidak ada izin. Itu jelas pelanggaran. Untuk itu, Komisi I nantinya akan melakukan sidak dan mengundang pelaku penggarapan lahan disana,” tegas Budi, Kamis, 5/2/21, pagi.

Apalagi kata Budi, untuk izin kavling dari sejak tahun 2017 tidak lagi dikeluarkan oleh BP Batam. “Kita tahu, izin kavling mana ada lagi sekarang. Itu terakhir tahun 2017. Jadi jelas, pihak yang melakukan penggarapan tidak memiliki izin. Namun kita akan segera undang yang bersangkutan,” katanya.

Lahan Mangrove Ditimbun.

Selain akan mengundang pihak yang belum diketahui siapa pelaku penggarap lahan mangrove tersebut. Komisi I DPRD kota Batam juga akan mengundang instansi-instansi terkait. Seperti BP Batam, DLH Kota Batam dan DPM-PTSP Kota Batam.

“Intinya, menimbun lahan mangrove itu tidak dibenarkan. Dan nanti kita akan mengundang pihak-pihak terkait,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam pembabatan mangrove dengan berbagai alasan jelas melanggar ketentuan perundangan. Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dan larangan pembabatan pohon di pinggir laut atau mangrove itu tertuang dalam pasal 50 Undang-Undang (UU) Kehutanan, dan diatur masalah pidananya pada pasal 78 dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar.

Hingga berita ini dipublikasikan, belum diketahui, siapa mafia dan dari perusahaan mana yang melakukan penimbunan lahan mangrove di wilayah Belian Baru tersebut.

(Red)