Minta Menko Perekonomian Percepat Integrasi BBK, Sahdoaman: Tidak Harus Menunggu 2024

Sahdoaman Damanik., (Foto:istimewa)

BATAM, AlurNews.com – Lambatnya realisasi penyatuan Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan dan Karimun, hingga kini terus menjadi sorotan publik, bahkan sorotan itu datang dari salah satu tokoh pemuda di Kepri, Sahdoaman Damanik.

Sahdoaman Damanik berharap, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 41 tahun 2021 yang merupakan aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja, harusnya dapat mempercepat integrasi Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan dan Karimun (BBK).

Sebab menurut dia, integrasi BBK dengan cepat, sebagai solusi untuk pemulihan ekonomi Kepri. Pemerintah pusat seharusnya tidak lagi memperlambat proses penyatuan BBK.

“Seharusnya pemerintah pusat tidak lagi memperlambat pengintegrasian BBK. Karena itu sangat ditunggu-tunggu untuk membangkitkan perekonomian Kepri,” kata Dia, Selasa, 6/4/21.

Sahdoaman yakin, realisasi penyatuan Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan dan Karimun akan berdampak positif bagi Kepri.

“Kita yakin, hal ini dapat mempermudah Kepri bangkit. Menarik para investor untuk berinvestasi di Kepri. Jadi jangan lagi diperlambat,” pintanya.

“Dan penyatuan Batam, Bintan dan Karimun seharusnya tidak perlu menunggu 2024,” sambungnya

Apalagi, lanjutnya, lambatnya penyatuan tersebut jangan hanya karena terkait penyelesaian aset (BMN) dan perubahan Kelembagaan, mengingat status BP Batam sbg BLU.

“UU Cipta Kerja saja bisa terealisasi hanya dengan satu tahun. Dan turunannya PP 41 tahun 2021 setelah ditandatangani hanya tiga (3) bulan, kenapa integrasi BBK harus menunggu tahun 2024? Perpresnya saja mungkin sudah ditandatangani oleh presiden Jokowi. Jadi tunggu apalagi. Kepri harus bangkit,” tegasnya.

Jadi sebaiknya, kata dia, momentum UU cipta Kerja ini betul-betul dijadikan sebuah gebrakan ekonomi dari kementerian koordinator bidang perekonomian. “Karena kita tahu, tahun depan sudah tahun politik. Tentu akan lebih disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya politis. Jadi jangan sampai menjadi hambatan realisasi penyatuan Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan dan Karimun,” tegasnya lagi.

Seharusnya, Sahdoaman menambahkan, integrasi BBK bisa terlaksana di tahun ini. “Tidak perlu menunggu 2024, tahun ini pun bisa terlaksana,” jelasnya.

(Dms)