BATAM, AlurNews.com – Rencana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk melakukan ekspor Pasir Laut menjadi kontroversi. Berbagai pihak mulai mengkritik rencana yang dianggap konyol tersebut.
Pasalnya, jika kran ekspor Pasir laut sampai dibuka. Maka hal itu dapat merusakkan lingkungan hidup dan bakal berdampak buruk bagi nelayan di Kepri.
“Ini konyol jika pemerintah sampai memberi izin untuk eskpor pasir laut. Pemerintah seperti kehabisan akal mencari sumber untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” kata Sirajuddin Nur, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kepri.
Untuk itu, Sirajuddin Nur Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sirajuddin Nur dengan tegas menolak rencana pembukaan ekspor pasir laut. Sebab menurut dia, masih banyak cara lain untuk pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“PAD-nya baru potensi, kerusakan lingkungannya sudah pasti,” tegas Wakil Rakyat yang dikenal memiliki hobi musik tersebut, Senin (12/4/2021).
Sirajuddin yang biasa disapa Sira tersebut, bakal tegas menolak rencana pemberian izin ekspor Pasir laut Kepri ke negara tetangga.
Karena seharusnya, Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan surat persetujuan pemberian izin ekspor yang memiliki dampak negatif bagi kelestarian lingkungan hidup di laut Kepri. Bahkan pemerintah harus dapat melihat potensi buruk bagi nasib para nelayan.
“Pemerintah jangan putus asa dalam mencari dan mengejar pertumbuhan pendapatan asli daerah. Banyak cara lain untuk memaksimalkan potensi PAD,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sira menyebut, Kepri punya potensi ikan yang banyak di lautan Kepri, punya wilayah laut yang luas yang bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk jasa labuh jangkar.
Jangan sampai, kata Sira, karena adanya desakan dan kepentingan sekelompok, lingkungan dan nasib nelayan diabaikan.
Untuk itu, Sira kembali menegaskan, dari pada sibuk mengejar pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan kelangsungan hidup lingkungan dan masyarakat urainya, lebih baik pemerintah fokus untuk melakukan efisiensi program-program yang tidak punya manfaat ke masyarakat.
“Untuk apa mengejar pertumbuhan, jika dalam jangka panjang kita harus mengeluarkan banyak biaya untuk menutupi kesalahan,” jelas Sira.
(Dms)
