“Kami akan tetap mencari alternatif lokasi isolasi. Namun untuk mengantisipasi fluktuasi menjelang peak season kami mohon Pemerintah Pusat dapat membantu dengan menugaskan kapal KRI dimana PMI dapat dikarantina di kapal. Setelah memenuhi persyaratan baru dipulangkan ke tempat asalnya,” katanya lagi.
Gubernur Ansar pun meminta tim Satgas Covid-19 dan Pemko Batam untuk segera menyusun rencana anggaran logistik yang diperlukan untuk diajukan kepada Kemenko PMK yang berjanji akan menindak lanjutinya.
Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono menyampaikan sejak November 2020 dan akan dilanjutkan hingga Juni 2021 Pemerintah Malaysia sedang melakukan kebijakan rekalibrasi, yaitu kebijakan yang memberikan kemudahan bagi pekerja-pekerja migran yang tidak berdokumen untuk kembali ke negara masing-masing dengan membayar denda jauh lebih ringan.
“Dengan adanya kebijakan setelah berakhirnya program rekalibrasi Pemerintah Malaysia akan melakukan penindakan, ditambah dengan kondisi ekonomi mereka di Malaysia yang cukup berat maka banyak PMI yang ingin pulang. Biasanya mereka pulang dengan kapal yang berkapasitas sekitar 148 orang dengan jadwal 4 sampai 5 kali seminggu dengan ketentuan setiap penumpang memiliki hasil negatif tes PCR sebelum keberangkatan,” ungkapnya.
Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyampaikan banyak PMI yang pulang dengan membawa dokumen swab negatif.
“Tetapi ternyata banyak yang belum di swab. Banyak sekali yang setelah di swab di sini hasilnya positif. Di sini kita melihat ada indikasi mereka membawa hasil swab PCR abal-abal,” ungkap Doni.
Selanjutnya Menko PMK Muhadjir Effendy mendukung pembukaan pintu masuk alternatif selain di Kepri. Juga usulan memperbanyak armada TNI AL untuk mengangkut kepulangan PMI ke daerah asalnya masing-masing.
“Saya juga minta KJRI untuk menerjunkan personelnya agar dapat betul-betul mengawasi hasil negatif PCR PMI yang akan pulang. Untuk dukungan logistik silakan Pemprov Kepri mengajukan usulan anggaran,” kata Muhadjhir.
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam penutupannya menyampaikan Identifikasi masalah sudah jelas dan solusi telah didapatkan dalam forum ini.
“Keadaan di sana sulit sehingga mereka harus pulang, setelah masuk ke Kepri di swab dan di karantina merupakan langkah sudah benar. Untuk dukungan logistik dapat berkoordinasi dengan Kemenko PMK hingga bagaimana Pemda tidak ketiban pulung,” tutup Luhut.
Turut menghadiri rapat tersebut Wagub Hj. Marlin Agustina secara virtual, Forkopimda Kepri, Asisten 1 Juramadi Esram, Kadis Kesehatan M. Bisri, Kadis Naker Tagor Napitupulu, Kadis Kominfo Zulhendri, Kepala Sekretariat Satgas Covid 19 M. Darwin dan Staf Khusus Gubernur Suyono.
sumber : humas pemprov kepri
