Banyak ‘Belanja’ Masalah saat Reses, Uba: Perhatian Pemerintah Dibutuhkan

Uba Ingan Sigalingging Anggota DPRD Provinsi Kepri saat menggelar reses. (Ft.an)

BATAM, AlurNews.com – Sebagai Wakil Rakyat, berdiskusi dan mendengarkan keluh-kesah masyarakat sudah tentu menjadi kewajiban. Setelah itu, bagaimana seorang Wakil Rakyat bisa menyuarakan aspirasi masyarakat dan bahkan mencari solusi dari setiap persoalan itu.

Seperti halnya yang dilakukan Anggota DPRD Provinsi Kepri, dari fraksi Partai Hanura, Uba Ingan Sigalingging. Dalam kegiatan reses masa sidang ke-dua tahun 2021. Ia mencoba menyerap aspirasi masyarakat di wilayah dapil IV, Batuampar, Bengkong, Lubukbaja, Batam Kota (Batam).

Uba Ingan Sigalingging, Anggota DPRD Provinsi Kepri bersama tokoh masyarakat saat menggelar reses.

Disana, Uba yang juga merupakan Sekretaris Partai Hanura Kepri begitu banyak ‘belanja’ masalah. “Banyak sekali aduan atau keluhan dari warga, semuanya bersifat mendasar dan memang harus ditangani oleh pemerintah secepatnya,” kata Uba.

Masalah yang paling mendasar, kata Uba, ada pada persoalan lahan yang dihadapi oleh masyarakat Bengkong Laut, bengkong Tanjungbuntung dan sejumlah daerah lainnya masih di wilayah Bengkong.

“Lahan itu awalnya hutan lindung, tapi kini sudah diputihkan, namun warga yang sudah tinggal di situ puluhan tahun belum bisa mengajukan hak atas lahan yang ditempati mereka, ini yang membuat kita miris, padahal mereka bersedia mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah,” ungkapnya.

Selain soal lahan, Uba juga mengungkapkan sebuah persoalan pada penyambungan listrik serta Air bersih.

“Karena status lahannya masih belum jelas, akhirnya mereka tak bisa nyambung listrik secara langsung, begitu juga dengan penyambungan air bersih, inikan sudah gawat, hak dasar masyarakat terabaikan. Dimana peran pemerintah?,” ungkap Dia lagi, Selasa, 7/9/21.

Antusias Masyarakat saat mengikuti reses Uba Ingan Sigalingging Anggota DPRD Provinsi Kepri, Fraksi Hanura.

Atas persoalan tersebut, Uba meminta pemerintah dalam hal ini Pemko Batam bersama BP Batam untuk cepat tanggap dan langsung menyelesaikan masalah ini, karena ini menyangkut kebutuhan primer, kebutuhan mendasar, hak hidup orang warga negara Indonesia.

“Jangan dikesampinkan, ini hak mutlak masyarakat, pemerintah harus turun tangan menyelesaikan ini,” menurutnya.