Rapat Paripurna DPRD Batam, Maksimalkan Layanan Kesehatan Hingga Perbaikan Infrastruktur

 AlurNews.com, Batam –  Rapat paripurna masa sidang ll tahun 2022 digelar DPRD Batam , Rabu (2/3/2022). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua ll DPRD Batam, Yunus Muda, dengan agenda laporan reses Anggota DPRD Batam.

Rapat yang di buka pukul 10.50 WIB, masing-masing ketua fraksi menyampaikan laporan hasil reses dari masing-masing anggota.

Fraksi PDIP, Budi Mardiyanto sebagai sekretaris fraksi menyampaikan keluhan sebagian besar masyarakat terkait pelayanan BPJS Kesehatan. Selain itu, belum maksimalnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, kemudian penambahan gedung sekolah juga sangat dibutuhkan. Lalu bantuan nelayan yang berada di daerah hinterland, serta operasi pasar murah mesti lebih sering dilakukan oleh pemko Batam.

“Hasil reses dari anggota DPRD Batam dari Fraksi PDIP, meminta kepada Pemko Batam untuk menindaklanjuti usulan dan aspirasi masyarakat,” ungkap Budi Mardiyanto.

Partai Nasdem disampaikan oleh Taufik Muntasir mengatakan prioritas masyarakat mengenai semenisasi jalan, pembangunan infrastruktur daerah, seperti batu miring dan drainese, pelatihan kerja, dan bantuan untuk para nelayan, lalu sarana olahraga.

“Beberapa aspirasi masyarakat yang tergolong masih standar dan perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah untuk pemerataan pembangunan di Kota Batam,” ucap Taufik Muntasir.

Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Rudi mengatakan, meminta Pemko Batam untuk menampung aspirasi masyarakat, melalui hasil reses dari para anggota DPRD Batam.

“Kami juga meminta pemko Batam untuk tidak membatasi usulan, karena reses yang dilakukan itu menampung banyak usulan dari masyarakat,” terang Muhammad Rudi.

Fraksi PKS Amri menyampaikan, tidak hanya pembangunan infrastruktur di masyarakat, namun masalah sosial kemasyarakatan, juga harus mendapatkan porsi yang sama, termasuk pemberdayaan masyarakat hinterland.

“Masalah sosial kemasyarakatan tidak kalah pentingnya dengan pembangunan infrastruktur, kami minta pemberdayaan masyarakat terutama yang tinggal di hinterland, juga mendapatkan perhatian khusus,” kata Amri.

Fraksi partai Hanura Rubina Situmorang menyampaikan, memprioritaskan masalah kesehatan masyarakat, terutama pembangunan pos yandu, dan meminta kepada Pemko Batam untuk jangan mengunci usulan, dengan hanya 20 usulan.

“Kita berharap kerjasama pemko Batam dengan DPRD bisa terjalin lebih erat lagi. Salah satunya lebih memperbanyak usulan yang akan diterima dari masyarakat,” terang Rubina Situmorang.

Fraksi PKB, disampaikan oleh ketua Fraksi Aman, reses yang dilakukan berdasarkan aturan perundang undangan, dan meminta Pemko Batam tidak membatasi usulan masyarakat, termasuk pembatasan pokok pikiran (pokir), karena rumusan dari hasil reses merupakan dokumen penting untuk dasar pembangunan kota Batam.

“Hasil reses merupakan dokumen penting dalam pembangunan kota Batam, susui amanat undang-undang, pokir dan usulan tidak mesti dibatasi oleh Pemko Batam,” tegas Aman.

Fraksi Demokrat – PSI menyampaikan, pada prinsipnya ada dua hal yang menjadi pokir, keluhan masyarakat tentang banjir yang banyak terjadi belakangan ini, kemudian yang kedua makin tingginya tingkat pengangguran saat ini. “Kita harapkan ada keselarasan antara Pemko Batam dan DPRD Batam, terkait pokir dan usulan,” ucap perwakilan Demokrat-PSI.

Sementara dari Fraksi PAN dan Golkar, laporan hasil dari reses anggota masing-masing langsung diserahkan kepada pimpinan sidang.

Sidang paripurna DPRD Batam yang dipimpin oleh Yunus Muda mengambil keputusan yakni meminta kepada Pemko Batam untuk menindaklanjuti hasil dari reses para anggota dewan.

“Setelah mendengarkan penyampaian dari semua fraksi, meminta kepada Pemko Batam untuk menindaklanjuti semua usulan dari anggota DPRD Batam,” tutup Yunus Muda.

editor : hasan siregar