Politisi Hina Nabi Muhammad, Negara Arab Kutuk dan Ancam Boikot India

AlurNews.com – Negara Arab ramai-ramai mengecam India, dan mengutuk “Islamofobia” yang terjadi di pemerintahan negara tersebut. Hal ini dipantik pernyataan juru bicara partai Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi, Bharatiya Janata (BJP). Pernyataan Nupur Sharma dalam sebuah debat di televisi disebut menghina Nabi Muhammad SAW.

Mengutip CNBCIndonesia.com, dalam sebuah debat di media Times Now, Sharma disebut mengolok-olok Al-Quran. Ia menyamakannya dengan “bumi itu datar”.

Ia pun menghina tokoh penting umat Muslim, Nabi Muhammad SAW. Hal itu karena menikah dengan istrinya Aisyah, saat masih muda belia.

“Nabi Muhammad menikahi seorang gadis berusia enam tahun dan kemudian berhubungan dengannya pada usia sembilan tahun,” ujarnya dalam sebuah video yang kemudia dihapus oleh saluran televisi tersebut.

Bukan hanya Sharma. Hal sama juga dilakukan Juru bicara BJP lain, Naveen Jindal.

Ia berkomentar menghina Islam di sosial media. Jindal mengatakan di Twitter bahwa dia mempertanyakan beberapa komentar yang dibuat terhadap dewa-dewa Hindu.

Arab Saudi melalui pernyataan resmi kementerian luar negeri menyebut pernyataan itu menghina. “Meminta penghormatan terhadap kepercayaan dan agama,” tulis kementerian dikutip AFP, Senin.

Hal sama juga dilakukan Qatar. Bahkan negara itu juga menuntut India meminta maaf atas komentar “Islamofobia” ketika Wakil Presiden India Venkaiah Naidu datang mengunjungi negara itu untuk meningkatkan perdagangan.

“Qatar mengharapkan permintaan maaf publik dan kecaman segera atas pernyataan ini dari pemerintah India,” bunyi pernyataan Kemlu Qatar.

“Membiarkan pernyataan Islamofobia seperti itu berlanjut tanpa hukuman merupakan bahaya besar bagi perlindungan hak asasi manusia dan akan menciptakan siklus kekerasan dan kebencian.”

Kuwait pun bereaksi. Di media sosial bahkan aksi boikot produk India juga telah disuarakan.

Tetangga India, Pakistan juga memprotes pernyataan tersebut. “Pakistan sekali lagi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk segera mengetahui situasi Islamofobia yang menyedihkan di India,” kata pemerintah.

Sebenarnya persoalan ini sempat dijabarkan Amerika Serikat (AS) akhir pekan lalu. Dalam dokumennya yang rilis Jumat, AS menyatakan bahwa pejabat di India mendukung “serangan terhadap kelompok dari agama minoritas di negara itu seperti Muslim dan Kristen”.

Dalam laporan tahunan tentang kebebasan beragama internasional, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan beberapa kasus serangan ditemukan di tempat-tempat ibadah umat minoritas.

“Di India, negara demokrasi terbesar di dunia dan rumah bagi keragaman agama yang besar, kami telah melihat meningkatnya serangan terhadap orang-orang di tempat-tempat ibadah,” kata Blinken dikutip laman yang sama.

Duta Besar AS untuk Kebebasan Beragama Internasional, Rashad Hussain, juga mengatakan demikian. Ia menambahkan bahwa di India, beberapa pejabat bahkan mendukung meningkatnya serangan terhadap orang dan tempat ibadah.

AS pun menunjuk pada undang-undang yang membatasi konversi agama di India. Hal ini mengutip laporan diskriminasi terhadap umat Muslim dan Kristen.

“Politisi membuat pernyataan publik yang menghasut atau posting media sosial tentang agama minoritas,” tambah laporan AS.

Pemerintah nasionalis Hindu pimpinan Modi diketahui seringkali dikritik karena dugaan diskriminatif. Terbaru, kasus diskriminasi yang dilaporkan adalah larangan berhijab di sekolah dan universitas wilayah Karnataka.

Sekretaris partai Modi BJP, Yashpal Suvarna bahkan menyebut larangan ini diberlakukan seiring dengan India yang akan mengarah kepada negara yang berpolitik dan berekonomi dengan landasan Hindu. Hal ini biasa dikenal sebagai ‘Hindu Rashtra’.

Meski demikian, dalam updatenya, BJP telah melakukan skorsing ke Sharma. Bahkan Jindal telah dikeluarkan dari partai.

“BJP mengecam keras penghinaan terhadap tokoh agama dari agama apa pun,” ujar keterangan resmi partai, sebagaimana dikutip dari Straits Times.

“Partai Bharatiya Janata juga sangat menentang ideologi apa pun yang menghina atau merendahkan sekte atau agama apa pun. BJP tidak mempromosikan orang atau filosofi seperti itu,” tambahnya.

India memang memiliki hubungan dagang yang erat dengan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), yang mencakup Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Bahrain, Oman, dan Uni Emirat Arab (UEA). Nilainya mencapai US$ 87 miliar pada 2020-2021.

Jutaan orang India tinggal dan bekerja di negara-negara GCC. Mereka pun mengirim jutaan dolar dalam bentuk remitansi ke Delhi.

Arab juga merupakan sumber utama impor energi India. PM Modi telah menjadi pengunjung tetap kawasan tersebut sejak berkuasa pada tahun 2014. (ib)