AlurNews.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepri menyoroti data terkait nomor induk kependudukan (NIK) orang yang sudah meninggal namun masih aktif.
“Tentu ini memberi dampak negatif terhadap proses pemilu karena salah satu unsur terpenting dalam pemilu itu adalah pemilih. NIK aktif milik orang yang sudah meninggal dunia potensial masuk sebagai pemilih jika tidak segera dinonaktifkan,” kata Ketua Bawaslu Kepri, Said Abdullah Dahlawi, Jumat (22/7/2022) dikutip dari Antaranews.com.
Ia pun meminta agar pemerintah daerah segera merapikan data kependudukan yang merupakan pondasi dalam mendata pemilih. Selain itu, ia juga meminta pemda untuk memperbaiki sistem pendataan terhadap warga yang telah meninggal dunia.
“Kami lihat sekarang ini ada yang perlu diperbaiki soal data warga yang sudah meninggal dunia karena ada sistem birokrasi yang terputus sehingga data tersebut tidak akurat. Tentu ini ada hubungannya dengan pemilu,” ucapnya.
Saran tersebut disampaikan mencermati berbagai kesulitan yang dialami pemda dan jajaran KPU Kepri dalam mendata warga yang sudah meninggal dunia. Dalam rapat koordinasi dengan KPU Kepri, petugas dari lembaga penyelenggara pemilu itu terpaksa harus berkoordinasi dengan pengurus masjid setelah mendapatkan informasi ada warga yang meninggal dunia.
Kemudian, Bawaslu Kepri juga mencermati informasi terkait nomor induk kependudukan (NIK) yang masih aktif milik warga yang sudah meninggal dunia.
Selain itu, Dinas Kependudukan kabupaten dan kota menyediakan buku pemakaman, yang diserahkan kepada petugas pemakaman. Kebijakan mengadakan buku pemakaman itu setelah ditemukan banyak keluarga yang tidak melaporkan ada anggota keluarganya yang meninggal dunia.
“Di kabupaten dan kota ada Dinas Kependudukan dan Dinas Pemakaman, yang semestinya dapat bersinergi untuk melahirkan data atau identitas orang yang sudah meninggal dunia. Petugas pemakaman ‘kan dapat memberikan data kepada dinas terkait, kemudian dilaporkan kepada Dinas Kependudukan,” kata dia.
Data ini juga sebaiknya diberikan kepada KPU kabupaten dan kota, yang sejak Mei 2021 sampai sekarang tertatih-tatih mengidentifikasi pemilih secara konvensional.
“Koordinasi antarlembaga untuk melahirkan data pemilih yang akurat sangat dibutuhkan untuk kepentingan pemilu,” tuturnya. (ib)
 Kepri menyoroti data terkait nomor induk kependudukan (NIK) orang yang sudah meninggal namun masih aktif.){kind=link}