AlurNews.com – Anggota Komisi I DPRD Batam, Utusan Sarumaha mempertanyakan izin salah satu perusahaan Penanam Modal Asing (PMA) di kawasan Sekupang, Batam, Kepulauan Riau.
Perizinan yang dipertanyakan adalah impor limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), yang diduga masuk ke Batam dengan jumlah puluhan ton.
Utusan menyebutkan, mengenai PMA yang dimaksud diduga merupakan PT E.
“Kita mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa perusahaan yang dimaksud diduga melakukan impor limbah B3 ke Batam,” tegasnya, Senin (25/7/2022).
Utusan menegaskan, dari peraturan yang ada, perusahaan tidak diperbolehkan mengimpor atau memasukkan limbah B3 ke wilayah NKRI.
Adapun peraturan perundang-undangan yang melarang memasukkan limbah B3 tersebut, terdapat pada Pasal 29 ayat (1) huruf a dan b UU nomor 18 tahun 20008 tentang Pengelolaan Sampah dan juga Pasal 22 angka 24 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 69 ayat (1) UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
“Adapun aturan yang membolehkan mengimpor limbah, khusus non B3 saja. Itu sesuai ketentuan Permendag nomor 31/M-DAG/PER/5/PER/5/2016 tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non B3,” jelasnya.
Terkait hal ini, Utusan juga mempertanyakan pengawasan dari instansi terkait.
“Kalau berita soal limbah B3 benar adanya, berarti ada kelalaian dari instansi terkait dalam pengawasan. Ini patut juga dipertanyakan,” kata dia.
Selain itu, Utusan mengaku akan melakukan pembahasan lintas komisi di DPRD Batam.
Dikarenakan tupoksi masing-masing, untuk memastikan perizinan yang dimiliki serta dampak dari lingkungan, oleh karena itu, hal ini akan masuk pada agenda komisi l dan lll.
“Saya kira masuk dalam agenda, kita komunikasi di lintas komisi terlebih dahulu. Ini untuk memastikan perizinan yang dimiliki dan juga dampak terhadap lingkungan, apalagi barang yang diimpor tidak dibenarkan maka mesti harus diproses sesuai hukum yang berlaku, karena terjadi sudah cukup lama, ini menjadi pelanggaran berkelanjutan,” tegasnya.
Tidak hanya limbah B3, kata Utusan, kabar yang dia terima, PT E juga diduga memiliki Tenaga Kerja Asing (TKA) yang melebihi kuota dari yang sudah diizinkan.
“Jangan sampai TKA yang dilaporkan sedikit, tetapi faktanya banyak yang dipekerjakan, kita juga minta instansi terkait memastikan jumlah TKA yang ada di sana. Tentunya ini jadi atensi kita,” tandasnya. (Sirait)
 di kawasan Sekupang, Batam){kind=link}