AlurNews.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Provinsi Kepri dan PT PLN Batam, yang berlangsung di Gedung Graha Kepri, Rabu (4/1/2023) pagi berlangsung tertutup.
Pantauan di lokasi, beberapa awak media yang berusaha meliput sempat dihimbau untuk tidak memasukki ruang rapat.
“Karena ini terkait objek vital, dalam aturannya ada informasi yang hanya internal dan eksternal,” jelas Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepri, Irwansyah sesaat setelah RDP, Rabu (4/1/2023) siang.
baca juga: Paska Blackout, PLN Batam Didesak Beri Kompensasi Pelanggan
Membantah adanya informasi yang berusaha ditutupi, Irwansyah juga menjelaskan bahwa ada informasi yang kemungkinan dapat menganggu iklim investasi di Kota Batam.
“Ini juga dilakukan guna memastikan iklim investasi di Batam tetap berjalan baik,” paparnya.
Walau demikian, pihaknya menerangkan saat ini proses pemeriksaan penyebab pasti pemadaman total pada awal tahun 2023 masih berjalan.
Mengenai perkembangan informasinya, Irwansyah menjelaskan selain Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Kepri yang akan turun guna melakukan pemeriksaan.
Pihak PT PLN Batam juga tengah menjalani pemeriksaan oleh konsultan dan auditor.
“Karena kami butuh laporan lengkap mengenai penyebab pemadaman total kemarin. Kalau kita tidak tahu bagaimana mau menyembuhkan. Kalau cuma laporan saat ini, ada kemungkinan hal serupa dapat terulang kembali,” tegasnya.
baca juga: Tanggapi Pemadaman Listrik, Rudi: Rumah Saya Pakai Genset
Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa pemadaman total yang berlangsung kemarin, tidak dalam upaya menaikkan tarif listrik.
Hal ini terkait laporan pendapatan PT PLN Batam yang mengalami keuntungan atau surplus.
“Saya rasa tidak mungkin pemadaman listrik menjadi alasan kenaikan tarif listrik. Sejauh ini performa PLN Batam juga bagus, itu bisa dinilai dari keuntungan yang mereka dapat,” terangnya.
(Sirait)
 antara Komisi III DPRD Provinsi Kepri dan PT PLN Batam, yang berlangsung di Gedung Graha Kepri){kind=link}