AlurNews.com – Gubernur Kepri Ansar Ahmad datangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk audiensi. Ansar didampingi Bupati Karimun Aunur Rafiq dan Bupati Bintan Roby Kurniawan, Jumat (6/1/2023).
Dalam kesempatan ipertemuan dengan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian KKP Muhammad Zaini Hanafi Ansar meminta agar Menteri KKP segera menetapkan usulan enam Pelabuhan Perikanan di Kepri, sebagai implementasi dari Program Penangkapan Ikan Terukur (PIT).
Kunjungan inii tindak lanjut dari surat Gubernur Kepri yang pernah ia layangkan sebelumnya. Melalui surat kepada Menteri KKP tersebut, Ansar telah menyampaika perihal permintaan dukungan pelabuhan perikanan di wilayah Kepri.
Baca juga: BP Batam Terbitkan Perka 16/2022, Perizinan Kepelabuhanan Kini Lebih Efisien
Adapun enam pelabuhan perikanan yang diusulkan adalah Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Pelabuhan Tarempa di Anambas, Pelabuhan Balerang di Batam, Pelabuhan Dompak di Tanjungpinang, Pelabuhan Moro di Karimun dan Pelabuhan Kijang di Bintan.
Sebelumnya, berdasarkan keputusan Dirjend Perikanan Tangkap, untuk di Kepri telah diputuskan hanya 3 pelabuhan perikanan saja, masing-masing Pelabuhan Selat Lampa di Natuna, Pelabuhan Tarempa di Anambas dan Pelabuhan Barelang di Batam.
Kapal diatas (>30 GT) harus melakukan produksi bongkar muat perikanannya di ketiga pelabuhan ini, termasuk kapal-kapal yang berada di Bintan, Karimun dan Tanjung Pinang.
“Jika pelabuhan yang ditetapkan hanya 3, kasihan nelayan yang jauh domisilinya dari ketiga pelabuhann itu. Ini kurang efektif, makanya kami usulkan penambahan pelabuhan perikanan di Kepri,” kata Ansar.
Usulan itu, kata Ansar juga sebagai upaya menggesa pemulihan ekonomi Kepri melalui sektor kelautan dan perikanan.
Ansar mengaku mendukung Kementerian KKP dalam penguatan Pajak PNBP dalam menunjang pendapatan negara. Namun juga harus memikirkan cost yang terlalu jauh sehingga akan mempengarui harga ikan di Kepri.
Menurut dia, jika hal tersebut dilakukan, akan terjadi kenaikan harga ikan pada konsumen karena biaya yang dikeluarkan oleh pemilik kapal semakin tinggi. Selain itu juga akan menyebabkan penurunan kualitas ikan karena panjangnya rantai produksi..
“Kita harus memikirkan itu semua. Makanya kami beri pemahaman kepada pemerintah pusat akan kondisi kita di sini,” kata Ansar.
Ia berharap apa yang disampaikan menjadi pertimbangan dan bisa disetuju.
Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian KKP Muhammad Zaini Hanafi mengatakan menerima usulan Gubernur Ansar dan akan segera melakukan peninjauan lapangan. (Pije)
