AlurNews.com – Polda Kepri mengagalkan keberangkatan 10 calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural. Nantinya kesepuluh PMI non prosedural ini, direncanakan akan berangkat menuju Kamboja dan bekerja sebagai admin situs judi online.
Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun menuturkan pengungkapan kasus ini merupakan operasi yang dilakukan Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri pada Minggu (12/3/2023) kemarin. Dimana keseluruhan korban diamankan, saat akan berangkat melalui pelabuhan Harbourbay Batam
“Dari operasi ini anggota Dirkrimum Polda Kepri berhasil menemukan 10 calon PMI yang akan dikirim ke Malaysia dan kemudian akan melanjutkan perjalanan Kamboja,” terangnya, Rabu (15/3/2023).
Dari penyelidikan yang dilakukan, diketahui kesepuluh calon PMI non prosedural ini akan berangkat dengan menggunakan jasa tour and travel.
Hal ini diakuinya menjadi salah satu modus baru yang dilakukan oleh jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
“Didalami dari sepuluh korban, mereka diketahui akan berangkat menggunakan jasa tour and travel,” ungkapnya.
Dari hasi pengembangan, pihak Kepolisian mendapati dua orang pelaku berinisial DF (41) dan S (37), yang melakukan penampungan dan pengurusan keberangkatan ke luar negeri.
“Dalam operasi ini, petugas juga berhasil menyita 22 paspor, dua unit handphone, 10 tiket pesawat, 22 tiket kapal, serta satu unit mobil Datsun abu-abu,” lanjutnya.
Kepada petugas, diketahui para korban yang akan diberangkatkan ini dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar 700 US Dollar selama sebulan, dengan bekerja sebagai admin situs judi online.
Pihaknya juga mendapati bahwa kedua pelaku membiayai seluruh pengurusan dokumen keberangkatan, dengan pembiayaannya ditanggung oleh pelaku A yang berada di luar negeri.
“Pelaku yang membiayai pengurusan dokumen dan biaya penampungan calon PMI ini diketahui ada di luar negeri dan kini masuk ke dalam DPO kami,” tegasnya.
Kini atas perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat dengan pasal 81 dan/atau pasal 83 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Kapolda juga mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap modus penipuan yang dilakukan oleh sindikat pengiriman PMI secara ilegal. Ia mengajak semua pihak untuk saling bekerja sama dengan kepolisian dalam memberantas kejahatan semacam ini.
“Ancaman hukumannya adalah 10 tahun penjara dan denda Rp15 miliar,” paparnya. (Nando)
 non prosedural. Nantinya kesepuluh PMI non prosedural ini){kind=link}