AlurNews.com – Pernyataan kontroversial Wali Kota Batam Muhammad Rudi, yang menyebut adanya dugaan oknum dari Pemprov Kepri, sebagai dalang kericuhan yang terjadi di Rempang disebut pengamat politik blunder dan offside.
Sampai saat ini, Rudi masih enggan menyampaikan secara terbuka kepada publik mengenai sosok yang ia maksudkan itu.
“Tunggu, bersabar,” kata Rudi, saat diwawancarai sejumlah wartawan usai menghadiri rapat paripurna DPRD Batam, Kamis (9/11/2023).
Baca Juga: Melambat, Ekonomi Kepri Tumbuh 4,88 Persen Sejak Awal Tahun 2023
Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan (Unrika) Rahmayandi Mulda mengatakan pernyataan tudingan tersebut sepatutnya tak pantas diutarakan oleh pejabat sekaliber Wali Kota.
“Pernyataan dari seorang pejabat publik seperti itu tak pantas diutarakan di depan umum. Dari segi komunikasi politik, bisa mencederai dirinya sendiri. Istilahnya berwacana secara sepihak,” katanya.
Pengamat Politik di Kepri itu menilai Rudi sudah melakukan kesalahan besar. Pernyataan-pernyataan seperti itu harusnya cukup menjadi konsumsi pribadi saja, dan bukan untuk dilisankan dalam forum resmi.
“Itu menjadi blunder tersendiri untuk Rudi yang menyampaikan pernyataan-pernyataan seperti itu, apalagi di acara pemerintahan. Sebenarnya itu tidak pantas, terlebih dia sebagai pejabat publik menyampaikan hal demikian. Jadi wajar saja dari situ memunculkan gejolak baru, wacana yang tak punya dasar kuat,” ujar Rahmayandi.
Nyatanya, memang sampai saat ini pun Kepala BP Batam itu tak menyebut secara spesifik siapa oknum Pemprov Kepri yang ia maksud.
Menurut Rahmayandi, sisi lain yang perlu diamati ialah apa tujuan Rudi dengan gamblang dan berani menyampaikan hal demikian. Baginya, ada upaya-upaya semacam menjatuhkan lawan politik, apalagi memang diketahui Rudi digadang-gadangkan maju ke Pilgub Kepri 2024.
“Bisa jadi playing victim, ibaratnya dia membersihkan dirinya bahwa seolah-olah kericuhan di Rempang yang selama ini terjadi bukan karena dia, tapi orang lain. Ya, bisa dibilang mencari kambing hitam,” jelasnya.
Mestinya, sebagai kepala daerah, Rudi baiknya lebih kepada mencari titik pemecahan masalah yang terjadi hasil dari runutan kisruh Rempang, bukan malah sebaliknya. Sebab, PSN Rempang Eco-City merupakan wewenang BP Batam sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.
“Dia (Rudi) yang bertanggungjawab penuh atas timbulnya masalah. Pernyataan itu sudah offside. Itu mencerminkan sosok dirinya yang asli sebagai pejabat baik Wali Kota maupun Kepala BP Batam,” kata Rahmayandi. (Arjuna)
