Taba Minta Pemprov Kepri Maksimalkan Potensi Ekspor Pasir Laut dan Labuh Jangkar

potensi ekspor pasir laut
FGD Optimalisasi Potensi Sumberdaya Kelautan dan Kemaritiman Provinsi Kepri untuk Meneguhkan Kesejahteraan Rakyat. Berlangsung di Hotel AP Premier Batam, Senin (4/12/2023).

AlurNews.com – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Taba Iskandar mendorong pemerintah untuk memaksimalkan potensi ekspor pasir laut dan juga labuh jangkar untuk meningkatkan PAD Kepri demi keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Hal itu disampaikannya pada FGD Optimalisasi Potensi Sumberdaya Kelautan dan Kemaritiman Provinsi Kepri untuk Meneguhkan Kesejahteraan Rakyat. Berlangsung di Hotel AP Premier Batam, Senin (4/12/2023).

Taba menjadi salah satu narasumber dalam acara itu. Dalam pemaparan, dia mendesak agar keran ekspor pasir laut segera dibuka dengan tetap mengutamakan kelestarian lingkungan serta mengantisipasi dampaknya sebaik mungkin.

Baca Juga: KKP Belum Buka Keran Ekspor Pasir Laut, Begini Penjelasannya

“Itu (ekspor pasir laut) harus melalui kajian Amdal yang benar sehingga potensi ekspor pasir laut dapat meningkatkan PAD. Tetapi tetap mempertimbangkan kemungkinan terjadinya dampak lingkungan,” katanya.

Dalam hal itu, ia menyimpulkan bahwa seluruh pihak jangan berhenti hanya karena ketakukan atau khawatir terhadap lingkungan sehingga Kepri tidak berbuat apa-apa. Sebab, Kepri saat ini memerlukan PAD dari potensi kelautan atau kemaritiman.

“Sehingga eksplorasi menggali pendapatan dari sektor laut dapat lebih optimal,” lanjutnya.

Kemudian untuk labuh jangkar, kata Taba, itu sebenarnya hanya tinggal menunggu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memberikan kewenangan pengelolaannya ke Pemprov Kepri sebab itu masuk dalam wilayah 6 mil pemerintah daerah setempat.

“Kemenhub harusnya segera memberikan kewenangan pengelolaan labuh jangkar ke Pemprov Kepri. Bukankah itu juga bagian dari otonomi daerah? Jadi dua itu (ekspor pasir laut dan labuh jangkar) yang saya tekankan untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat Kepri,” tegas Taba.

Terlepas dari itu, ia ingatkan ke Pemprov Kepri agar bisa menjadikan diskusi di FGD tersebut sebagai pedoman guna membangun daerah terutama dari sektor laut.

“Maka sudah selayaknya ada output yang bisa menjadi pedoman atau referensi yang hasil akhirnya berupa dokumen roadmap pengembangan sektor kemaritiman atau kelautan,” pungkas Taba. (Arjuna)