AlurNews.com – Ditrektorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepulauan Riau (Kepri) telah memeriksa 234 orang, terkait dugaan korupsi perekrutan Tenaga Harian Lepas (THL) fiktif di Sekretariat DPRD Provinsi Kepri.
Angka ini mengalami peningkatan, dari total sebelumnya pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 22 orang terkait penelusuran kasus yang bergulir saat ini.
“Hingga saat ini sudah 234 orang yang kita periksa terkait kasus ini. 219 merupakan THL di DPRD Kepri, 20 orang di Sekretariat DPRD Kepri, 3 orang dari Pemprov Kepri, dan ada dua dari BPJS Kesehatan,” ujar Direktur Kriminal Khusus Polda Kepri, Kombes Pol Nasriadi, Jumat (15/12/2023).
Baca Juga: Dugaan Honorer Fiktif di DPRD Kepri Diselidiki Polda Kepri
Terkait materi pemeriksaan, pihak kepolisian menanyakan mengenai pembiayaan dari anggaran belanja daerah untuk pembayaran THL fiktif.
Sesuai aturan, Nasriadi menyebut Pemprov Kepri mengeluarkan kebijakan penerimaan 167 THL untuk lingkungan Pemprov dan DPRD Kepri.
Namun berdasarkan laporan yang diterima kepolisian, dan setelah dilakukan penyelidikan terdapat kelebihan hingga total 219 THL di lingkungan Pemprov dan DPRD Kepri.
“Bagi 167 orang ini kan memang sudah ada anggarannya, lalu untuk selebihnya mereka menggunakan anggaran kegiatan anggota DPRD Kepri,” katanya.
Anggaran itu kata Nasriadi harusnya tidak boleh digunakan untuk kepentingan lainnya, karena aturannya sudah ada.
“Ini yang masih kami lakukan pendalaman,” kata dia.
Selanjutnya, dalam kasus tersebut pihaknya kembali menemukan dua orang THL yang tidak bekerja sama sekali, namun tetap mendapatkan honor.
Kemudian ada 49 orang THL yang bekerja tidak sesuai dengan tupoksinya di bagian administrasi sekretarian Dewan DPRD Kepri.
“Artinya, yang 49 orang ini mereka tidak berkerja di kantor Setwan. Ada yang bekerja di luar, atau mungkin ada yang bekerja dengan anggota DPRD, ini juga masih kami dalami,” jelasnya. (Nando)
