Pemprov Kepri Targetkan BUMD Migas Terbentuk Agustus Mendatang

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) Luki Zaiman Prawira saat menghadiri acara SKK Migas di Hotel Raddison Kota Batam, Kepri, Rabu (3/7/2024). (Foto: AlurNews)

AlurNews.com – Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) Luki Zaiman Prawira mengatakan saat ini Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sedang dibahas di DPRD Kepri. Sementara BUMD Migas Kepri ditargetkan berdiri paling lambat Agustus 2024.

“BUMD ini akan menjadi landasan bagi Pemda melalui BUMD untuk berbisnis dan mengupayakan pendapatan PAD dari sumber migas yang ada di Kepri,” kata Luki, saat dijumpai dalam acara SKK Migas di Hotel Raddison Kota Batam, Kepri, Rabu (3/7/2024).

Diakuinya pembentukan BUMD ini bertujuan untuk mengelola potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor migas di Kepri. Pembentukan BUMD migas ini juga diharapkan dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat Kepri, khususnya di Kabupaten Anambas dan Natuna.

“Menjadi perhatian Pemprov Kepri supaya kesiapan yang ada di daerah Kabupaten Kota misalnya Anambas dan Natuna nanti kami coba evaluasi karena yang bisa didukung kabupaten kota agar menjadi prioritas,” kata Luki.

BUMD Migas Kepri akan membutuhkan modal awal sebesar Rp10 miliar. Modal ini akan digunakan untuk mendapatkan participating interest (PI) 10 persen dari perusahaan migas yang beroperasi di Kepri.

“Dari Ranperda penyertaan modal disebutkan kajian analisa dibutuhkan Rp41 miliar. Namun pernyataan modal awal seusai dengan peraturan Kemendagri-nya itu 25 persen sekitar Rp10 miliar sebagai modal dasar awal bagi BUMD mengupayakan mendapatkan PI karena tahap awal targetnya itu dahulu setelah itu peluang peluang subcon yang bisa kita ambil dari K3S nantinya bisa dimanfaatkan dikelola BUMD tersebut,” ujar Luki.

Selain itu, BUMD Migas Kepri juga akan mendapatkan dana CSR dari SKK Migas dan K3S. Dana ini akan digunakan untuk mendukung program-program pemberdayaan masyarakat di Kepri.

“Baik dari SKK dan K3S memberikan CSR kepada kita dan mungkin dari 1.200 non distrik baru yang dibiayai langsung oleh CSR kepada masyarakat kita dan beberapa supporting lain. Artinya kebutuhan yang kita harapkan bagi masyarkat meskipun itu tidak berkaitan dengan migas mau mendukung,” kata Luki. (Roma)