AlurNews.com – Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Kepri menggelar dialog bertajuk “Kontribusi HKI dalam Mencapai Target Pertumbuhan Ekonomi 8%” yang digelar di Hotel Aston, Pelita, Rabu (12/3/2025).
Kegiatan dihadiri Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Ketua Kadin Kepri Akhmad Ma’ruf Maulana, serta Wakil Ketua Umum HKI Kepri Piters Vincent, serta moderator oleh akademisi Universitas Internasional Batam (UIB), Suyono.
Berbagai pertanyaan disampaikan oleh perwakilan pengusaha dari berbagai kawasan industri di Batam. Adapun isu strategis dibahas, termasuk peran proyek strategis nasional (PSN) di Kepri, percepatan perizinan, serta kesiapan tenaga kerja lokal dalam menghadapi arus investasi.
Perwalian dari Kawasan Industri Wiraraja, Sony dalam diskusi tersebut menyoroti lima proyek strategis nasional (PSN) yang sedang berjalan di Kepri.
Menurut dia, proyek ini seharusnya memberikan dampak positif, namun tantangan seperti pelayanan perizinan dan ketersediaan infrastruktur, termasuk air bersih, masih menjadi kendala.
“Harus ada tim khusus yang memastikan PSN dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Air bersih misalnya, sangat dibutuhkan oleh industri,” ungkapnya.
Pertanyaan tersebut langsung ditanggapi oleh Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura. Ia menegaskan bahwa Pemprov Kepri memiliki strategi untuk memastikan investasi yang masuk berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai Kepri memiliki PDB (produk demostik bruto) yang besar, tetapi masyarakatnya tidak merasakan manfaatnya. Saya dan Pak Gubernur Ansar Ahmad telah merancang berbagai terobosan terkait perizinan dan pemerataan investasi,” jelasnya.
Nyanyang menambahkan, pemerintah tidak ingin sekadar menjadi penonton di tengah lonjakan investasi. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan guna memastikan tenaga kerja lokal siap bersaing.
“Kami akan menyiapkan tenaga kerja lebih dulu sebelum investasi masuk. Contohnya, jika Xinyi datang ke Rempang, kita sudah siapkan SDM-nya. Saya juga meminta Disnaker menyusun program pelatihan terstruktur yang melibatkan SMK dan industri,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Kadin Kepri, Akhmad Ma’ruf Maulana juga menyoroti birokrasi yang selama ini dianggap berbelit, sehingga membuat Kepri kalah bersaing dengan negara tetangga dalam menarik investasi.
“Kepri harus lebih agresif dalam menghadapi investasi yang masuk. Kita harus buktikan bahwa kita tidak kalah dari negara tetangga. Namun, selama ini birokrasi masih menjadi momok,” katanya.
Ia mengusulkan agar Pemprov Kepri membentuk forum khusus untuk mengatasi hambatan investasi yang selama ini terjadi.
“Harus ada ruang diskusi permanen antara pemerintah dan pelaku usaha untuk mengawal investasi dan memastikan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 10-12 persen,” tambahnya.
Diakhir acara, HKI Kepri menyantuni anak yatim piatu, lalu dilanjutkan dengan tausyiah dari Ustaz Zulkifli dan buka puasa bersama. (ib)
